TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rusli Abdulah angkat bicara soal komposisi menteri Jokowi yang kebanyakan berasal dari partai politik. Ia menyebutkan sedikitnya dua hal yang bakal mengganggu kinerja menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju ke depan.
Hal ini, kata dia, karena sejumlah menteri yang dilantik memiliki latar belakangnya partai politik yang kuat. "Pertama adalah munculnya, ego sektoral yang akan tinggi sekali. Sehingga kementerian, akan jalan sendiri-sendiri. Berbeda misalnya, kalau antara Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Kementerian Perindustrian yang satu partai," kata Rusli ketika dihubungi Tempo, Rabu 23 Oktober 2019.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi tadi pagi sudah melantik menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.
Dari sejumlah menteri ekonomi yang dilantik, beberapa di antaranya memiliki latar belakang partai yang kuat. Misalnya di Kementerian Perindustrian yang dipegang Agus Gumiwang Kartasasmita (Partai Golkar), Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Partai NasDem) dan Kementerian Perdagangan Agus Suparmanto (Partai Kebangkitan Bangsa).
Dengan susunan ini, Rusli khawatir banyak kepentingan politik yang ikut terbawa. Selain soal ego sektoral yang tinggi, ia juga mengkhawatirkan persoalan koordinasi antar kementerian yang tak baik.
Rusli mencontohkan hal serupa pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang. Salah satunya terjadi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kedua kementerian ini nyatanya justru tak sinkron terkait data produksi dan impor beras.
