Periode Kedua, Jokowi Janji Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019.  TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau  Jokowi berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pada periode keduanya nanti. "Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato dalam pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019.

    Infrastruktur-infrastruktur itu diharapkan akan mempermudah akses ke kawasan wisata. Dengan demikian, itu juga diharapkan bisa mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

    Pembangunan infrastruktur itu adalah satu dari lima fokus yang akan dikerjakan Jokowi dalam lima tahun ke depan. Fokus lainnya antara lain pembangunan sumber daya manusia.

    Dia hendak membangun SDM yang pekerja keras dan dinamis, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jokowi pun mengatakan akan mengundang talenta-talenta global bekerja sama dalam mewujudkan tujuan tersebut. 

    "Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita," ujar Jokowi. "Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri." 

    Fokus lainnya, Jokowi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan dua Undang-undang besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. "Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law," ujar Jokowi.

    Omnibus law adalah satu UU yang sekaligus merevisi beberapa beleid bahkan puluhan aturan. Ia memastikan puluhan UU yang mengambat penciptaan lapangan kerja bakal langsung direvisi sekaligus.

    Hal serupa juga, menurut Jokowi, akan dilakukan untuk UU yang menghambat pengembangan UMKM. "segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," kata Jokowi.

    Di samping UU besar, Jokowi mengatakan pada periode keduanya ini penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran. Hal ini dilakukan sejalan dengan keinginannya untuk memprioritaskan investasi guna penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

    Menurut Jokowi prosedur dan birokrasi yang panjang mesti dipangkas. Salah satu langkahnya adalah dengan penyederhanaan eselonisasi di pemerintahan. "Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja," ujar Jokowi. Jokowi mengatakan eselonisasi itu akan dipangkas dan diganti dengan jabatan fungsional yang dinilainya menghargai keahlian dan kompetensi.

    Dalam pidatonya itu, Jokowi juga meminta para birokrat, menteri, dan pejabat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan."Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Jokowi.

    Fokus kelima, tutur Jokowi, adalah transformasi ekonomi. Ia melihat Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.