TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mengikuti tradisi purnatugas yang dilaksanakan oleh Mabes Polri. Selain mengucapkan salam perpisahan, JK juga bercerita soal upaya mengganti kendaraan dinas TNI-Polri.
JK menuturkan saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta izin untuk menaikkan pajak sekitar 30 persen atau setara dengan Rp 50 triliun-Rp 60 triliun.
"Saya setuju, tetapi ada syaratnya. Kasih saya uang Rp 2,5 triliun. (Sri Mulyani tanya) mau diapain? (Saya) Enggak ngaku dulu mau ngasih Rp2,5 Triliun? (Menkeu bilang) Ya, oke tapi dia tawar Rp 2 Triliun," katanya, Jumat, 18 Oktober 2019.
JK mengaku saat itu tidak mau memberi tahu jawabannya sampai Sri Mulyani setuju dengan nominal tersebut. Di depan Polisi, JK bercerita relevansi kendaraan polisi dengan tingkat keamanan negara.
Menurutnya sudah sewajarnya mobil di lingkungan Polri diganti untuk mengimbangi pemberantasan kejahatan. Dia lantas mengibaratkan mobil Kijang dengan perampok.
"Bagaimana mau aman, kalau Polri mobilnya kijang tua?Sedangkan perampoknya mobil lebih baru? Kalau (situasi) aman, investasi juga pasti datang," ucap JK.
Bukan itu saja, Kalla juga meminta pengusaha mobil agar menjual mobil ke negara dengan harga pokok. Dia meminta diskon 10 persen dengan pembelian cukup banyak, yaitu 3.000-5.000 unit.
Karena lobi yang dilakukan JK, pembelian kendaraan baru untuk TNI-Polri akhirnya bisa terlaksana tanpa hambatan. Dia menuturkan keamanan negara selalu berkaitan dengan ekonomi.
"Jadilah itu beli mobil 5.000 unit, 2.500 mobil untuk TNI dan 2.500 mobil untuk Polri dalam waktu hanya seminggu," tuturnya.
