Kerugian Akibat Korupsi Rp 200 T, Ekonom Sebut Ancam Pembangunan

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa dan aktivis anti-korupsi yang bergabung dalam Aliansi Jogja Anti Korupsi berdemonstrasi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK dan menuntaskan kasus penyerangan Novel Baswedan. TEMPO/Shinta Maharani

    Mahasiswa dan aktivis anti-korupsi yang bergabung dalam Aliansi Jogja Anti Korupsi berdemonstrasi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK dan menuntaskan kasus penyerangan Novel Baswedan. TEMPO/Shinta Maharani

    TEMPO.CO, Jakarta - Kerugian akibat tindakan korupsi yang tertangani mencapai angka Rp 200 triliun. Tindakan tersebut juga akan mengancam sejumlah rencana pembangunan nasional.

    Berdasarkan hasil riset para ekonom dalam rentang waktu 2001 hingga 2015, angka kerugian akibat tindakan korupsi di Indonesia telah menembus Rp203,9 triliun. Riset tersebut dilakukan oleh sejumlah ekonom dari berbagai instansi. Proyeksi kerugian korupsi secara keseluruhan minimal berada pada kisaran 2,5 kali dari angka kerugian awal.

    Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo mengatakan angka tersebut baru mencakup kerugian akibat korupsi yang telah ditangani KPK.

    "Angka real-nya saya yakin akan jauh lebih besar dari Rp200 triliun, karena biaya lain seperti opportunity loss tidak terhitung jumlahnya," katanya saat ditemui di Jakarta pada Jumat, 18 Oktober 2019.

    Rimawan menambahkan, tindakan korupsi dapat mengancam tiga sektor pembangunan nasional. Pertama, korupsi akan menghambat pembangunan infrastruktur pendukung.

    Dalam Naskah Akademik "Rekomendasi Ekonom Terhadap Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi" yang dikeluarkan para ekonom bersamaan dengan surat terbuka, pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak hanya bersumber dari APBN. Setidaknya, ada 15 proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah menggunakan skema private-public partnership (PPP).

    Skema ini memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan diharapkan membawa keuntungan bersama bagi kedua pihak. Untuk pihak swasta yang mendasarkan keputusan investasi berdasarkan kepastian keuntungan dari proyek, korupsi menjadi salah satu faktor yang memberikan
    ketidakpastian bagi pebisnis dan mengurangi daya tarik dari suatu proyek.

    Sektor kedua yang akan terhambat akibat korupsi adalah pembangunan SDM. Pembangunan SDM yang akan menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin amat vital untuk menopang perekonomian. Hal ini semakin penting karena Indonesia tengah memasuki era digital dan ekonomi nilai tambah tinggi.

    Korupsi terbukti menghambat pembangunan sumber daya manusia melalui sejumlah indikator seperti tingginya angka putus sekolah dan kematian bayi.

    Selain itu, korupsi juga diketahui berdampak seperti halnya pajak regresif pada anggota masyarakat, yakni fasilitas publik akan sulit diakses oleh masyarakat yang relatif tidak mampu, sebagai dampak dari suap maupun praktik KKN lainnya.

    Praktik korupsi juga akan berdampak pada efisiensi APBN. Selain mengurangi efektivitas belanja pemerintah, korupsi juga akan membebani APBN dari sisi pemasukan.

    Selain membebani APBN pada tingkat pusat, korupsi juga mengakibatkan inefisiensi belanja di tingkat yang lebih rendah, contohnya Pemda. Hal ini terlihat berdasarkan temuan KPK pada 2009 lalu. Secara umum, kerugian negara akibat tindakan korupsi mencapai 35 persen dari total nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.