TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI bersama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS bakal kembali mengelar acara Indonesia Sharia Economic Festival atau ISEF. Acara yang digelar pada 12-17 November 2019 di Jakarta Convention Center ini merupakan agenda tahunan guna mendorong Indonesia menjadi pusat rujukan ekonomi dan keuangan syariah dunia.
"Kami berharap acara ini jadi forum bersama yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk ikut serta mendorong ekonomi domestik memiliki keberlanjutan dan lebih maju, khususnya lewat ekonomi dan keuangan syariah," ujar Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Suhaedi saat mengelar jumpa pers di kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.
Adapun dalam gelaran tahun ini ISEF 2019 akan mengusung tema "Sharia Economy for Stronger dan Sustainable Growth." Dalam pelaksanaannya, gelaran ISEF tahun ini akan menggandeng mitra domestik seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM-MUI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC).
Suahedi menjelaskan, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya fokus untuk ekonomi dan keuangan syariah domestik, tahun 2019 ISEF meningkatkan skala gelaran menjadi kegiatan intersional. Karena itu, tahun ini ISEF juga melibatkan mitra strategis seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM) hingga Organization for Islamic Cooperation (OIC).
Menurut Suhaedi, dalam gelaran ISEF tahun ini akan difokuskan pada dua kegiatan utama. Dua kegiatan tersebut adalah forum pertemuan atau konferensi dan juga adalah agenda bussines matching. Sebab, dalam acara ini bakal pula digelar pameran serta dihadiri sejumlah lembaga keuangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Selain seminar, ada exhibition disela-sela ada talkshow dan fashion show, ada acara khusus milenial. Kemudian nanti, pembukaan kami harap bisa dilakukan oleh presiden atau wakil presiden," kata Suhaedi.
Sementara itu, ISEF saat ini telah menjadi kegiatan penting dalam melakukan bauran kebijakan BI. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menggenjot pelaksanaan potensi industri halal lewat penerapan nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah.
