CPNS 2019, Kemenhub Minta Tambahan 14 Ribu Pegawai Baru

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah CPNS mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Sejumlah CPNS mengikuti Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengajukan usulan tambahan pegawai baru sebanyak 14.873 orang kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jumlah pegawai baru tersebut diusulkan untuk dapat direkrut dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019.

    “Kami sudah mengajukan formasi CPNS ke Kemenpan RB, tapi hasil persetujuannya belum disampaikan ke Kemenhub,” kata Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan, Hary Kriswanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

    Jumlah ini lebih besar ketimbang usulan Kemenhub pada tahun lalu yang hanya 6.990 orang. Namun nantinya, 14.873 orang yang diusulkan ini, akan ditempatkan di berbagi unit. Di antaranya yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Perkeretaapian, Sekretariat Jenderal, hingga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

    Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mohammad Ridwan memperkirakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS 2019 akan diumumkan pada pekan keempat Oktober 2019. Sementara proses pendaftaran dan seleksi akan dimulai pada November. "Proses seleksi administrasi pada bulan Desember dan seterusnya," dalam keterangan resminya, Kamis, 3 Oktober 2019.

    Untuk CPNS 2019 ini, total formasi yang dibuka yaitu sebanyak 197.111. Rinciannya untuk kementerian dan lembaga 37.854 formasi dan daerah sebanyak 159.257 formasi. "Kendati demikian angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga kini," kata Ridwan.

    Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Andi Rahadian juga menyampaikan usulan dari kementerian masih terus digodok. “Saat ini, formasinya sedang dalam proses finalisasi di Kemenpan RB,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.