TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkirakan adanya kebutuhan 4.000 pegawai baru untuk tahun 2019. Angka tersebut bakal diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk disetujui dan ditampung dalam Seleksi CPNS 2019.
“Ini masih perkiraan sementara, kami masih menghitung analisis beban kerjanya,” kata Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria, Horison Mocodompis, saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Horison mengatakan, tahun lalu, Kementerian Agraria mengusulkan tambahan pegawai baru sekitar 5.000 hingga 6.000 orang. Jumlah tersebut untuk menutupi kebutuhan pegawai di 500 kantor BPN yang tersebar di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi se Indonesia. Dari usulan ini, hanya 1.700 yang disetujui Kemenpan RB.
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mohammad Ridwan memperkirakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS 2019 akan diumumkan pada pekan keempat Oktober 2019. Sementara proses pendaftaran dan seleksi akan dimulai pada November.
"Proses seleksi administrasi pada bulan Desember dan seterusnya," dalam keterangan resminya, Kamis, 3 Oktober 2019.
Untuk CPNS 2019 ini, total formasi yang dibuka yaitu sebanyak 197.111. Rinciannya untuk kementerian dan lembaga 37.854 formasi dan daerah sebanyak 159.257 formasi. "Kendati demikian angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga kini," kata Ridwan.
Horison menambahkan, perkiraan angka 4000 ini merupakan angka kebutuhan sisa dari usulan yang tidak diterima pada tahun lalu. Sejumlah formasi telah disiapkan, mulai dari juru ukur tanah hingga analis hukum. “Kalau juru ukur masih terbantu dengan adanya juru ukur swasta, tapi kalau analisis hukum sangat butuh,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan, Hary Kriswanto, juga sudah mengajukan usulan pegawai baru ke Kemenpan RB. Namun, Hary belum bersedia menjelaskan berapa banyak angka kebutuhan yang diperlukan kementeriannya. “Untuk formasi sudah kami ajukan ke Kemenpan, tapi hasil persetujuan belum disampaikan ke Kemenhub,” kata dia.
