Bank Mandiri Jelaskan Pinjaman dengan Agunan SK Anggota DPRD

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai memindahkan uang rupiah di cash center Bank Mandiri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. Nilai tukar rupiah terpantau menguat pada Selasa (25/6). Nilai tukar Rupiah senilai Rp 14.138 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat jika dibandingkan pada hari sebelumnya yang berada pada level Rp 14.165 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan

    Pegawai memindahkan uang rupiah di cash center Bank Mandiri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. Nilai tukar rupiah terpantau menguat pada Selasa (25/6). Nilai tukar Rupiah senilai Rp 14.138 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat jika dibandingkan pada hari sebelumnya yang berada pada level Rp 14.165 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi Surat Keputusan (SK) pegawai, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, bisa dijadikan sebagai agunan pinjaman.  

    "Kami kan punya kredit serbaguna mandiri atau KSM. KSM itu kan kami berikan kalau payroll-nya di kami. Jadi kalo gajinya lewat kami dan itu pegawai, mungkin kita bisa kasih kredit," kata Hery di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.

    anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD  belum mengecek jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang menjadikan Surat Keputusan (SK) sebagai agunan pinjaman. Namun, kata dia hal itu bisa dilakukan.

    Dia mengatakan besaran nilai pinjaman tergantung pada penghitungan kredit atau deep burden ratio (DBR). DBR merupakan rasio seluruh cicilan terhadap pendapatan bersih atau take home pay.

    "Kami lihat tergantung gajinya, penghasilannya berapa. Mungkin DBR-nya sekitar bayar cicilan kredit sekalian 40 persen dari total pendapatannya dia," ujarnya.

    Saat ini kata dia, banyak yang mengajukan KSM di Bank Mandiri. Dia mencatat jumlah KSM portofolio-nya sekitar lebih dari Rp 40 triliun. "Banyak instansi ada BUMN, swasta, pegawai negeri dan pegawai-pegawai di daerah, perusahaan debitur kami, korporat komersial juga ada," kata Hery.

    Hery mengaku belum mengecek jumlah anggota DPRD yang menjadikan Surat Keputusan (SK) sebagai agunan pinjaman.

    Sebelumnya, Bank DKI telah menerima banyak permohonan pinjaman dari anggota DPRD DKI dengan persyaratan surat ketetapan (SK) penetapan sebagai anggota dewan periode 2019-2024.

    "Sudah lebih dari 10 anggota dewan (yang mengajukan pinjaman). Yang lain sedang mengajukan permohonan," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini melalui pesan singkat, Senin, 16 September 2019.

    Bank DKI, kata Herry, memang mempunyai fasilitas pinjaman kredit. Fasilitas tersebut merupakan program kredit multiguna bagi kreditur yang gajinya masuk ke Bank DKI.

     
     

    HENDARTYO HANGGI | IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.