TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) melalui sistem ini, pencarian informasi lowongan kerja hingga penggunaan tenaga kerja asing (TKA) bisa diakses melalui satu layanan di situs resmi kementerian, kemnaker.go.id. “Ini salah satu bentuk kami memberikan layanan single service,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam acara peluncuran di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat, 27 September 2019.
Sebelum sistem ini ada, Hanif menyebut ada lebih dari 85 situs yang diakses oleh para pencari kerja hingga perusahaan. Mereka pun harus menginput data seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) berulang-ulang di setiap situs tersebut. “Ibarat pintu, pintunya banyak sekali, ga efisien,” kata dia.
Sehingga, semua layanan tersebut kini diintegrasikan dalam situs resmi kementerian tersebut. Di dalamnya, terdapat 12 teknis ketenagakerjaan dan 4 layanan pendukung. Di antaranya yaitu layanan pelatihan kerja, pemagangan, penggunaan TKA, wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, kelembagaan, sertifikasi, karirhub, standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia, dan layanan lainnya.
Tempo mencoba mengaksesnya. Namun, belum semua layanan ternyata tersedia. Hanif mengakui proses integrasi ini belum selesai. Ia mengaku telah meminta anak buahnya untuk menuntaskan segera. “Ini belum menjadi sesuatu yang sempurna, tapi harus dipastikan ke depan bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Hanif menambahkan, sistem ini sejatinya diluncurkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Saat peluncuran, Hanif kembali menyinggung soal 33 perusahaan yang merelokasi pabrik mereka dari Cina ke Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja, pada akhir Agustus 2019. Hanif mengakui, salah satu alasan tak diliriknya Indonesia adalah kurangnya daya saing tenaga kerja lokal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengupayakan agar Sisnaker milik pemerintah pusat ini bisa terintegrasi dengan portal Jakarta Smart City milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam acara ini, Andri pun memboyong beberapa pegawai Jakarta Smart City untuk mempelajari lebih dalam soal Sisnaker. Ia menargetkan, proses integrasi akan segera rampung. “Kalau dari anggaran yang sudah saya siapkan, tahun ini (rampung),” kata dia.
Sementara, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman meminta agar Sisnaker ini didukung dan terintegrasi dengan kementerian lainnya. Menurut dia, Kemenaker tidak bisa sendirian saja mengurus persoalan tenaga kerja. “Agar data-data lebih terinformasikan dengan baik, kalau ini jalan, akan lebih bagus,” kata dia.
