TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik, Sutrisno Iwantono, mengaku tidak mempersoalkan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengutak-atik atau mengubah nomenklatur kementerian. Menurut dia, poin yang yang menjadi masalah atau pertanyaan justru langkah selanjutnya setelah dilakukan perubahan nomenklatur dalam kabinet Jokowi periode kedua.
“Esensinya bukan di situ (perubahan nomenklatur), tapi so what? Setelahnya bagaimana?” kata Sutrisno dalam diskusi di Jakarta, Rabu, 4 September 2019.
Menurut dia, salah satu esensi yang harus dicapai dari perubahan nomenklatur kabinet Jokowi adalah adanya peningkatan pada realisasi investasi. Ini berkaitan dengan rencana Jokowi untuk mengubah status Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.
Selain Kementerian Investasi, Jokowi dikabarkan juga akan membentuk Kementerian Ekonomi Digital, dan Kementerian Industri Kreatif. Dua kementerian terakhir ini bisa saja digabung. Selain itu, urusan perdagangan luar negeri juga akan dipisahkan dari Kementerian Perdagangan, untuk kemudian dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri. "Ada. Ada (kementerian) yang digabung, ada (kementerian) yang baru," kata Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019 silam.
Menurut Sutrisno, selama ini Indonesia masih terjebak dalam pertumbuhan di level 5 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci bagi Indonesia untuk lepas dari perangkap middle income country menjadi high income country. Indonesia, kata dia, butuh pertumbuhan 7 persen untuk keluar dari perangkap tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memastikan investasi tumbuh, dengan adanya nomenklatur kementerian yang mendukung.
Sementara itu, Anggota Komite Ekonomi Industri Nasional atau KEIN, Benny Pasaribu sepakat dengan perubahan nomenklatur kementerian. Namun, ia meminta rencana ini dilakukan dengan cermat. Misalnya, untuk urusan perdagangan internasional lebih baik digabungkan dengan Kementerian Perindustrian, agar daya saing industri lebih meningkat. “Kalau di Kementerian Luar Negeri, di sana kan lebih banyak soal diplomasinya saja,” kata Benny.
Adapun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, Azis Pane, sepakat dengan perubahan nomenklatur dari BKPM menjadi Kementerian Investasi. Sebab, struktur BKPM yang saat ini berupa badan, dinilai masih pasif, berbeda dengan kementerian yang memiliki pejabat setingkat Direktur Jenderal yang langsung bisa mengeksekusi kebijakan. “Jadi, kamo setuju,” kata dia.
Meski demikian, rencana Jokowi ini juga tak lepas dari kritik. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, perubahan nomenklatur kabinet Jokowi bisa menganggu ekonomi dalam jangka pendek.
FAJAR PEBRIANTO
