TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Djoko Setijowarno, menyampaikan pandangannya tentang pembangunan transportasi massal di wilayah ibu kota baru, yakni Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Djoko mengatakan, salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas.
"Para pejabat negara diupayakan minim memakai kendaraan dinas. Pejabat negara dapat menggunakan kendaraan dinas hanya untuk ke luar ibu kota, misalnya untuk kegiatan kunjungan ke daerah," ujar Djoko kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2019.
Djoko menyarankan, pejabat dibiasakan menumpang kendaraan umum saat bekerja di ibu kota baru. Namun, sebagai kompensasinya, pemerintah diminta membangun transportasi umum di lingkup kota senyaman mungkin.
Adapun pada tahap awal, Djoko menyarankan pemerintah membangun jaringan layanan transportasi berbasis jalan. Misalnya dengan bus yang terintegrasi. Ia memandang pemerintah tak perlu membangun jalur khusus seperti busway lebih dulu untuk tempat melaju kendaraan umum.
Bila angkutan bus dalam kota sudah berjalan, ia meminta pemerintah secara bertahap membangun trem, kereta gantung, O-Bhan, atau kereta cepat alias moda raya terpadu (MRT). "Untuk (jalur) kendaraan tidak bermotor, seperti pejalan kaki dan pesepeda, pemerintah harus membangun ruang yang lebar, yang dilindungi pohon peneduh," tutur Djoko
Tak seperti di Jakarta, ia meminta pemerintah memikirkan jalur khusus bagi pesepeda sejak awal pembangunan. Sementara itu, secara keseluruhan, Djoko memandang sistem jaringan transportasi mesti dibuat terintegrasi.
Pemerintah mesti menghubungkan kawasan inti pusat pemerintahan di ibu kota baru dengan taman, pusat perbelanjaan, perumahan pegawai, hingga fasilitas publik seperti rumah sakit. "Juga ke stasiun, bandara, pelabuhan," Djoko menambahkan.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
