TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih memblokir layanan data Internet di Papua dan Papua Barat hingga Jumat petang, 23 Agustus 2019. Pemblokiran akan terus dilakukan sampai situasi normal.
"Pemerintah menyimpulkan, meski situasi di beberapa kota mulai pulih, distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi," ujar Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Agustus 2019.
Saat ini, Kominfo telah memvalidasi ada 33 item terkait hoaks yang tersebar di masyarakat dan telah terjaring. Sedangkan jumlah URL yang menyiarkan kabar bohong mencapai 849 alamat.
Konten-konten tersebut umumnya memuat narasi provokatif. Menurut Ferdinandus, konten disebarkan melalui platform Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.
Kominfo saat ini terus melakukan evaluasi terkait penonaktifan data layanan. Evaluasi setidaknya dilakukan setiap 3 jam sekali. Meski begitu, masyarakat masih dapat berkomunikasi menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan pendek atau SMS.
Kominfo memblokir layanan data Internet sejak Rabu petang, 21 Agustus 2019. Kebijakan ini menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.
Ferdinandus mengatakan pemblokiran layanan bakal mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.
"Kominfo mengimbau masyarakat tidak turut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya," ucapnya. Kominfo, kata dia, saat ini terbuka menerima aduan terkait kabar hokas.
