Kominfo: Situasi Belum Normal, Layanan Internet Masih Diblokir

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menunjukkan data Statistik penyebaran Hoaks di Kompleks Istana Jakarta, 24 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih memblokir layanan data Internet di Papua dan Papua Barat hingga Jumat petang, 23 Agustus 2019. Pemblokiran akan terus dilakukan sampai situasi normal.

"Pemerintah menyimpulkan, meski situasi di beberapa kota mulai pulih, distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi," ujar Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Agustus 2019.

Saat ini, Kominfo telah memvalidasi ada 33 item terkait hoaks yang tersebar di masyarakat dan telah terjaring. Sedangkan jumlah URL yang menyiarkan kabar bohong mencapai 849 alamat.

Konten-konten tersebut umumnya memuat narasi provokatif. Menurut Ferdinandus, konten disebarkan melalui platform Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.

Kominfo saat ini terus melakukan evaluasi terkait penonaktifan data layanan. Evaluasi setidaknya dilakukan setiap 3 jam sekali. Meski begitu, masyarakat masih dapat berkomunikasi menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan pendek atau SMS.

Kominfo memblokir layanan data Internet sejak Rabu petang, 21 Agustus 2019. Kebijakan ini menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Ferdinandus mengatakan pemblokiran layanan bakal mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.

"Kominfo mengimbau masyarakat tidak turut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya," ucapnya. Kominfo, kata dia, saat ini terbuka menerima aduan terkait kabar hokas.






Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

1 hari lalu

Ramai STB Meledak, Kominfo Minta Penyebabnya Dicari Tahu Lebih Dulu

Video yang memperlihatkan TV tabung hangus terbakar ramai di media sosial. TV analog tersebut diduga meledak lantaran menggunakan STB abal-abal.


Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

2 hari lalu

Aksara Kawi dan Pegon Siap Masuk Pembakuan Digital Nasional 2023

PANDI telah menyerahkan dokumen RSNI untuk pembakuan fon dan papan ketik aksara Kawi dan Pegon ke BSN dan Kementerian Perindustrian.


Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

7 hari lalu

Kasus Kebocoran Data Meningkat, Kominfo Terima 33 Laporan Sepanjang 2022

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menyinggung soal kebocoran data dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.


Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

7 hari lalu

Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

Kementerian Kominfo mencatat 77 lembaga penyiaran dari total 696 lembaga penyiaaran secara nasional telah bermigrasi ke tv digital.


Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

7 hari lalu

Setelah Jabodetabek, Kominfo Akan Matikan Siaran TV Analog di 284 Kabupaten dan Kota

Setelah mematikan siaran tv analog di Jakarta, Kominfo bakal melanjutkannya di 93 wilayah layanan di 284 kabupaten/kota.


Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

9 hari lalu

Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

Kementerian Kominfo mengumumkan hasil monitoring terhadap sejumlah infrastruktur telekomunikasi yang terdampak bencana gempa Cianjur Jawa Barat.


Akibat Gempa Cianjur, Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Sempat Terganggu

9 hari lalu

Akibat Gempa Cianjur, Sinyal Telkomsel, Indosat dan XL Sempat Terganggu

Akibat gempa berkekuatan M 5,6 di Cianjur, Jawa Barat pada hari ini, Senin, 21 November 2022, sejumlah infrastruktur telekomunikasi mengalami gangguan


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

13 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

14 hari lalu

Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

Ketut menyebut dugaan nilai kerugian di kasus korupsi BTS Kominfo bisa bertambah dan bisa juga berkurang.


Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

14 hari lalu

Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Penyusunan RUU KUHP telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat