Kominfo: Situasi Belum Normal, Layanan Internet Masih Diblokir

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menunjukkan data Statistik penyebaran Hoaks di Kompleks Istana Jakarta, 24 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menunjukkan data Statistik penyebaran Hoaks di Kompleks Istana Jakarta, 24 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih memblokir layanan data Internet di Papua dan Papua Barat hingga Jumat petang, 23 Agustus 2019. Pemblokiran akan terus dilakukan sampai situasi normal.

    "Pemerintah menyimpulkan, meski situasi di beberapa kota mulai pulih, distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi," ujar Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Agustus 2019.

    Saat ini, Kominfo telah memvalidasi ada 33 item terkait hoaks yang tersebar di masyarakat dan telah terjaring. Sedangkan jumlah URL yang menyiarkan kabar bohong mencapai 849 alamat.

    Konten-konten tersebut umumnya memuat narasi provokatif. Menurut Ferdinandus, konten disebarkan melalui platform Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.

    Kominfo saat ini terus melakukan evaluasi terkait penonaktifan data layanan. Evaluasi setidaknya dilakukan setiap 3 jam sekali. Meski begitu, masyarakat masih dapat berkomunikasi menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan pendek atau SMS.

    Kominfo memblokir layanan data Internet sejak Rabu petang, 21 Agustus 2019. Kebijakan ini menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

    Ferdinandus mengatakan pemblokiran layanan bakal mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.

    "Kominfo mengimbau masyarakat tidak turut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya," ucapnya. Kominfo, kata dia, saat ini terbuka menerima aduan terkait kabar hokas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.