Disindir Gerindra, Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak Menurun

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pembayaran pajak oleh para perusahaan Wajib Pajak (WP) selama ini menurun. Penurunan inilah yang membuat penerimaan pajak beberapa tahun terakhir selalu gagal mencapai target yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

 “Karena kalau ekonominya sedang melemah seperti yang sekarang terjadi dengan harga komoditas yang menurun, ya memang pembayaran pajak oleh perusahaan menurun,” kata dia saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna RUU APBN 2020 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.

Meski demikian, Sri berjanji akan terus melakukan reformasi di sisi penerimaan perpajakan ini. Namun, Sri belum merinci bentuk reformasi apa saja yang bakal dilakukan oleh Kementerian Keuangan ke depannya. “Kami akan coba tingkatkan ekstensifikasinya,” kata Sri.

Dalam rapat ini, fraksi Partai Gerindra DPR RI sebagai oposisi menyinggung realisasi penerimaan perpajakan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang selalu gagal mencapai target sesuai yang dipatok dalam APBN.  Dampaknya muncul pada kinerja dari APBN karena 80 persen penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak.

“Menghadapi situasi ini, pemerintah harusnya fokus pada upaya perbaikan penerimaan. Hal paling urgent yaitu benahi sistem perpajakan saat ini,” kata anggota fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono saat membacakan pandangan fraksinya.  

Dalam penyampaian pandangan ini, Bambang merinci penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak dari Rp 985 triliun atau 91,9 persen dari target Rp 1.072 triliun. Di tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.055 triliun atau 81,5 persen dari target Rp 1.294 triliun. Tahun 2016, realisasinya hanya Rp 1.283 triliun atau 83,4 persen dari target Rp 1.539 triliun.

Lalu di tahun 2017, realisasinya hanya Rp 1.147 triliun atau 89 persen dari target Rp 1.283 triliun. Kemudian di tahun 2018, realisasinya hanya Rp 1.315 triliun atau 92 persen dari target Rp 1.283 triliun. Sejauh ini, kata Bambang, rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) juga masih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.

Untuk itu, kepada Sri Mulyani, Gerindra yang merupakan partai oposisi ini menyampaikan agar pemerintah Jokowi memperbaiki sistem perpajakan ini dengan memenuhi janji-janji yang pernah disampaikan ke publik. Pertama yaitu pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan menjadi satu Badan Penerimaan Negara. Kedua, Gerindra menuntut pemerintah menuntaskan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. “Perlu direalisasikan, apa yang sudah pemerintah janjikan dalam nawacita,” kata Bambang.

FAJAR PEBRIANTO






Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

18 jam lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

18 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

Dalam kondisi yang serba tak pasti, Sri Mulyani mengatakan generasi muda dapat melihatnya sebagai bekal pada masa mendatang.


Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

20 jam lalu

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

Sri Mulyani melihat potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

20 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

1 hari lalu

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

Sri Mulyani Indrawati khawatir jika masyarakat Indonesia belum bisa makmur di 2045 atau ketika RI menginjak usia 100 tahun.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

1 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

1 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

1 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

1 hari lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.