TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menurut Jokowi, pemindahan ibukota ke Pulau Borneo itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
"Sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," kata Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurut Jokowi, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi sebagai representasi kemajuan bangsa. Ibu kota baru itu akan mengusung konsep modern, smart, and green city, dengan memakai energi baru dan terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil.
Adapun dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha arau KPBU," ujar Presiden Jokowi.
Adapun belanja negara pada tahun 2020, tutur Jokowi akan difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa.
Pengembangan kawasan ekonomi luar Jawa ini seperti melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa. Jokowi memastikan, upaya itu akan dapat menjadi sumber ekonomi baru.
"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan
ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi.
Apabila hal itu dibiarkan berlanjut tanpa ada upaya yang serius, kata dia, maka ketimpangan akan semakin parah.
Di akhir pidatonya Jumat pagi, Jokowi meminta izin dan dukungan untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan. "Bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.
HENDARTYO HANGGI
