Jusuf Kalla Ingatkan Siklus Resesi Ekonomi Global 10 Tahunan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam acara Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam acara Presidential Lecture 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 6.148 CPNS hasil seleksi tahun 2018 itu mengangkat tema Sinergi Untuk Melayani. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan siklus resesi telah memendek menjadi setiap 10 tahun. Kondisi ini dihadapi oleh Indonesia pada 1998, selanjutnya 2008 dan saat ini tahun 2019.

    "Sekarang 10 tahun setelah 2008, apakah akan terjadi resesi akibat (perang dagang) China-Amerika, Korea dengan Jepang, Brexit, terjadi masalah di Timur Tengah dengan Iran? Geopolitik di empat negara (ini) bisa menimbulkan masalah ekonomi yang besar," kata Jusuf Kalla (JK) di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019.

    Jusuf Kalla menuturkan potensi terjadinya krisis sudah mulai didengungkan oleh sejumlah media arus utama di Amerika Serikat. 

    "Kita juga perlu hati-hati Pak Menko (Perekonomian) sama menteri keuangan, kita tiap 10 tahun bisa terjadi krisis," katanya.

    Penyebab krisis ekonomi dunia ini sendiri bersumber dari negara berbeda. Pada 1998, krisis menjalar dari Asia. Sementara, pada 2008 krisis keuangan terjadi dimulai dari kejatuhan lembaga keuangan Amerika Serikat akibat kredit macet akibat surat hutang berbasis masyarakat berpendapatan rendah. 

    "Krisis (keuangan pada) 2008 kebijakan kita tidak lagi (memberlakukan) blanket guarantee (seperti 1998). Maka tidak terjadi (dampak sangat buruk) ketika (krisis) membesar, tapi terjadi efek saja (sehingga ada bailout Bank Century)," katanya.

    Meski begitu, di tengah membesarnya dampak perang dagang dan proteksionesme dalam perdagangan dunia, Kalla menyebut Indonesia masih memiliki peluang. Selain meningkatkan ekspor dengan memperbanyak perjanjian dagang bilateral dan multilateral dengan negara dunia, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk besar sebagai pasar potensial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.