Dirut BPJS Kesehatan: Opsi Kenaikan Premi Belum Dibahas

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebutkan hingga kini belum ada pembahasan opsi kenaikan iuran premi untuk mengatasi defisit lembaga asuransi kesehatan pelat merah ini.

    Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 19,41 triliun. Lalu, pemerintah menyuntikkan bantuan keuangan senilai Rp 10,29 triliun sehingga posisi gagal bayar menyusut menjadi Rp 9,1 triliun.

    "Belum (opsi kenaikan iuran), makanya kita akan bahas lagi. Setelah ini Presiden minta bahas lagi rapat tingkat menteri," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Istana Kepresidenan, Senin, 29 Juli 2019.

    Fahmi menyebutkan, rapat internal bersama sejumlah menteri terkait dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut hanya membicarakan mengenai jaminan pemerintah yang akan tetap menjalankan pelayanan kesehatan di tengah kondisi gagal bayar BPJS Kesehatan.

    Pada rapat itu, Fahmi mengemukakan prioritas akan diarahkan kepada pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan implementasi supply chain financing (SCF) oleh rumah sakit.

    Dari sisi pelayanan, Fahmi menyebutkan, akan dicarikan jalan keluarnya seperti apa. "Intinya ini diselesaikan, sementara itu kita punya mekanisme di supply chain financing, yang rumah sakit akan menjaga cash flow-nya."

    Melalui mekanisme ini, rumah sakit bisa akan mengajukan tagihan klaim dan BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi untuk memberikan persetujuan pembayaran. Setelah BPJS Kesehatan menerima tagihan dan memberikan persetujuan atas tagihan itu, bank dapat mencairkan pinjaman kepada fasilitas kesehatan yang telah memenuhi syarat pengajuan klaim.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.