TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah siap menggulirkan program kartu pra kerja untuk memberikan kesempatan kepada angkatan kerja menambah keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun anggaran yang disiapkan untuk program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kampanye pilpres ini sebesar Rp10,3 triliun.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, anggaran kartu pra kerja disiapkan dalam bentuk belanja sosial. Anggaran tersebut disiapkan untuk menyelenggarakan pelatihan digital dan reguler bagi masyarakat dan terutama angkatan kerja.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan ini digulirkan agar pihak yang membutuhkan bisa mengejar ketertinggalannya serta sebagai jaring pengaman sosial. Program yang digadang-gadang sekaligus menjadi pro-kontra dalam kampanye Jokowi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah pengangguran di Indonesia.
"Untuk mengejar dalam pengertian, ketika lulusan sekolah tamatan SMA ingin kerja, merasa tidak cukup untuk kualifikasi kerja, tanpa pengalaman, mereka bisa ikut pelatihan pra-kerja. Jadi mereka tamatan SMA plus kursus tertentu," kata Suahasil, Jumat 19 Juli 2019.
Suahasil menerangkan, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang tidak sepenuhnya menikmati percepatan pembangunan seperti dialami masyarakat miskin. Adapun bentuk perlindungan sosial lain yang sudah diberikan pemerintah adalah asuransi kesehatan melalui BPJS.
Kartu pra kerja yang sedang digulirkan ini juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Kartu pra kerja tidak hanya diarahkan kepada tenaga kerja baru, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh angkatan kerja yang ingin menambah keahlian atau merasa kekurangan keahlian dalam rangka meningkatkan kompetensi.
