Komisi XI Setujui Destry Damayanti Jadi Deputi Gubernur Senior BI

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Destry Damayanti saat menjalani fit and proper test menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan Komisi Anggaran DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin 1 Juli 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Destry Damayanti saat menjalani fit and proper test menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan Komisi Anggaran DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin 1 Juli 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Destry mengatakan pengalaman di berbagai sektor mulai di BUMN, akademik, hingga regulator dalam 28 tahun, akan jadi modal untuk berkarya optimal di BI. "Saya siap melaksanakan sebaik mungkin menjaga integritas, sebagai DGS BI," kata Destry usai memaparkan visi dan misinya kepada Komisi Anggaran DPR, Senin, 1 Juli 2019.

    Sementara itu lima hal yang disoroti Destry dan menjadi misinya jika dipilih adalah mengoptimalkan adanya bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Menurut dia, bauran ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendorong perekonomian.

    Kedua, Destry juga menyebut pendalaman di sektor keuangan harus mampu mendorong pembangunan ekonomi. Sebabnya, rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) dan kapitalisasi pasar modal Indonesia yang masih kecil jika dibandingkan negara lain.

    Ketiga, Destry kemudian juga ikut menyoroti perkembangan keuangan digital. Dia menyebut tantangan bagi perbankan sangat terlihat dengan munculnya banyak layanan financial technology atau fintech yang mengambil alih peran perbankan. Selain itu, dia juga menyinggung kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional.

    Destry Damayanti juga menyebutkan mengenai perkembangan keuangan syariah yang selama ini dinilai belum signifikan. Padahal pasar keuangan syariah memiliki potensi yang besar baik dari sisi produk maupun dari segi pasar yang besar. Terakhir, dia juga menyebut sinergi dengan pemerintah, OJK dan DPR yang sangat dibutuhkan.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.