Kemenhub Tanggapi Soal Denda Pembatalan Pemesanan Grab

Reporter

Ilustrasi Grab. (YIMM)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menanggapi soal ujicoba denda kepada penumpang Grab yang membatalkan pesanannya.

Baca juga: Nilai Denda Bagi Penumpang yang Batalkan Grab di 2 Kota Ini

Ahmad Yani mengaku belum mengetahui soal denda pembatalan pemesanan Grab. "Itu namanya pencurian uang kita dong. Kita sih mau lihat dulu termasuk itu, pengenaan denda tersebut terhadap pembatalan order," kata Ahmad Yani seusai rapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.

Grab Indonesia mulai memberlakukan denda kepada penumpang yang membatalkan pesanan armadanya mulai Senin, 17 Juni 2019. Namun, kebijakan itu diujicobakan lebih dulu selama sebulan ke depan di Kota Lampung dan Palembang.

Menurut Ahmad Yani, denda yang dibebankan ke konsumen akibat pembatalan pemesanan sangat memberatkan. Dia menilai penumpang bebas untuk memilih mode transportasi mana saja yang ingin digunakan.

Ahmad Yani menambahkan, untuk penerapan denda yang dilakukan aplikator mungkin bisa dikenakan kepada mitra pengemudi karena memang mereka melakukan layanan.

Dalam kebijakan anyar ini, Grab Indonesia memberlakukan aturan khusus untuk denda pembatalan. Penumpang yang membatalkan pemesanan di atas 5 menit setelah mengorder, secara otomatis akan dikenai denda. Sedangkan untuk pembatalan yang dilakukan sebelum 5 menit, penumpang tidak akan didenda.

Adapun denda yang diberlakukan bervariasi. Denda untuk pembatalan pemesanan Grabbike ialah Rp 1.000, sedangkan Grabcar Rp 3.000. Denda ini akan dihitung sebagai kompensasi bagi pengemudi yang telah merugi waktu, tenaga, dan bahan bakar.

Bila penumpang menggunakan OVO, biaya pembatalan akan otomatis terpotong dari saldo. Sedangkan jika penumpang tak memiliki uang elektronik, biaya pembatalan pesanan bakal dibebankan pada pemesanan berikutnya.

Menanggapi pernyataan Ahmad Yani yang menyebut denda pembatalan pemesanan Grab sebagai pencurian uang, Public Relation Grab Indonesia Andre Sebastian mengatakan akan mengecek terlebih dulu. "Kami baru dengar. Makanya kami cek dulu," kata dia.

EKO WAHYUDI






Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

9 jam lalu

Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

YLKI mengingatkan dalam hal bertransportasi, keselamatan adalah kasta tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.


Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Operator Kapal: Masih Jauh dari Cukup

11 jam lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Operator Kapal: Masih Jauh dari Cukup

Menurut Khoiri, kenaikan tarif angkutan penyeberangan perlu ditetapkan karena operator wajib menjaga standar keselamatan dan pelayanan.


Kemenhub Bahas Revisi UU Angkutan Jalan, Ojek Online Masuk Transportasi Umum?

16 jam lalu

Kemenhub Bahas Revisi UU Angkutan Jalan, Ojek Online Masuk Transportasi Umum?

Kemenhub mengusulkan agar transportasi ojek online alias ojol menjadi bagian dari angkutan umum.


Besok, Pengemudi Transportasi Online Geruduk Kemenhub untuk Bahas Tarif hingga Sanksi

17 jam lalu

Besok, Pengemudi Transportasi Online Geruduk Kemenhub untuk Bahas Tarif hingga Sanksi

Kedatangan ke Kemenhub itu bertujuan untuk melakukan audiensi soal tarif dan potongan komisi pengemudi transportasi online.


Kemenhub Sebut Perlindungan untuk Driver Ojol dan Penumpangnya Masih Jadi Perdebatan

22 jam lalu

Kemenhub Sebut Perlindungan untuk Driver Ojol dan Penumpangnya Masih Jadi Perdebatan

Kemenhub menjelaskan masih terjadi perdebatan soal jaminan perlindungan atau asuransi driver ojol dan penumpangnya.


Kemenhub Gratiskan Sertifikasi Motor Listrik, Percepat Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia

1 hari lalu

Kemenhub Gratiskan Sertifikasi Motor Listrik, Percepat Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia

Kemenhub mendukung rencana pemerintah mencapai target 2 juta unit sepeda motor listrik pada 2025.


Kemenhub Mulai Bahas Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009: Agar Ojol Jadi Bagian Angkutan Umum

1 hari lalu

Kemenhub Mulai Bahas Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009: Agar Ojol Jadi Bagian Angkutan Umum

Pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 itu dilakukan untuk memasukkan ojek online alias ojol masuk menjadi kategori angkutan umum.


TikTok Kena Denda Rusia karena Dianggap Sebarkan Propaganda LGBT

1 hari lalu

TikTok Kena Denda Rusia karena Dianggap Sebarkan Propaganda LGBT

Denda tersebut menandai langkah terbaru perselisihan Rusia dengan sejumlah perusahaan teknologi raksasa, terbaru dengan TikTok.


Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

4 hari lalu

Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

Meskipun operasi LRT mundur, KAI kemungkinan tidak mengubah harga tiket yang akan ditetapkan Kementerian Perhubungan.


Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

4 hari lalu

Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

SPAI akan bersurat ke Presiden karena laporan dugaan pelanggaran aplikator.