Nilai Denda Bagi Penumpang yang Batalkan Grab di 2 Kota Ini

Kampanye donasi digital "Patungan untuk Berbagi" yang digagas OVO, Tokopedia, dan Grab Indonesia, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 11,5 miliar yang akan disalurkan kepada 30 ribu anak yatim dan kurang mampu di seluruh Indonesia. Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Grab Indonesia mengujicoba kebijakan denda bagi penumpang yang membatalkan pesanan mulai Senin, 17 Juni 2019, di Kota Lampung dan Palembang. Denda untuk pembatalan pemesanan Grabbike ialah Rp 1.000, sedangkan Grabcar Rp 3.000. 

Baca juga: Batalkan Order Grab, Penumpang Bakal Kena Denda

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan denda yang sama berlaku untuk mitra pengemudi. Grab memiliki skema khusus untuk denda pembatalan yang dilakukan mitra pengemudinya. "Kami ingin ada fairness dengan memberikan treatment untuk cancelation," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juni 2019..  

Menurut Ridzki, Lampung dan Palembang dipilih sebagai proyek pilot karena bukan kota yang superbesar seperti Jakarta, tapi juga bukan kota yang sepi. 

Ridzki menekankan sejatinya biaya pembatalan atau denda bagi pembatalan pemesanan tidak hanya berlaku untuk penumpang. Pengemudi yang membatalkan pesanan penumpang pun akan diganjar pinalti.

Dalam kebijakan anyar ini, Grab Indonesia memberlakukan aturan khusus untuk denda pembatalan. Penumpang yang membatalkan pemesanan di atas 5 menit setelah ia mengorder, secara otomatis akan dikenai denda. Sedangkan untuk pembatalan yang dilakukan sebelum 5 menit, penumpang tidak akan didenda.

Bila penumpang menggunakan OVO, biaya pembatalan pemesanan Grab akan otomatis terpotong dari saldo. Sedangkan juka penumpang tak memiliki uang elektronik, biaya pembatalan bakal dibebankan pada pemesanan berikutnya.






Lesti Kejora Diduga Alami KDRT, Ini Ancaman Hukuman Pelaku KDRT dalam KUHAP

1 hari lalu

Lesti Kejora Diduga Alami KDRT, Ini Ancaman Hukuman Pelaku KDRT dalam KUHAP

Lesti Kejora diuga mengalami KDRT dari Rizky Billar. Begini pasal tentang KDRT dalam KUHP beserta ancaman pidana dan dendanya.


Bencana Hidrometeorologi Mengancam, Kementan Ajak Petani Palembang Mitigasi

1 hari lalu

Bencana Hidrometeorologi Mengancam, Kementan Ajak Petani Palembang Mitigasi

KUR pertanian memberi ganti rugi kepada petani saat mengalami gagal panen.


Thailand akan Legalkan Aborsi Hingga Usia Kandungan 20 Minggu

2 hari lalu

Thailand akan Legalkan Aborsi Hingga Usia Kandungan 20 Minggu

Sebelumnya, aborsi di Thailand dapat didenda hingga 10.000 baht atau Rp3,9 juta, atau enam bulan penjara


Pelat Nomor Putih Mulai Berlaku di Lampung, Ini Kendaraan yang Didahulukan

5 hari lalu

Pelat Nomor Putih Mulai Berlaku di Lampung, Ini Kendaraan yang Didahulukan

Polda Lampung resmi memberlakukan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor putih. Simak selengkapnya di sini!


Berikan Pernyataan Sesat Soal Kecelakaan 737 Max Lion Air dan Ethiopia, Boeing Didenda Rp3 Triliun

8 hari lalu

Berikan Pernyataan Sesat Soal Kecelakaan 737 Max Lion Air dan Ethiopia, Boeing Didenda Rp3 Triliun

Perusahaan pembuat pesawat terbang Amerika Serikat, Boeing, dijatuhi sanksi denda US$200 juta atau Rp3 triliun oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS


Nasib Mengenaskan Pengemudi Ojol: Kenaikan Tarif Tak Terasa, Kian Terhimpit Potongan Komisi

9 hari lalu

Nasib Mengenaskan Pengemudi Ojol: Kenaikan Tarif Tak Terasa, Kian Terhimpit Potongan Komisi

Para pengemudi ojol mengeluhkan kenaikan tarif sejak pekan lalu yang tak dirasakan. Sedangkan potongan komisi atau biaya aplikasi malah kian besar.


Potongan Komisi oleh Aplikator Ojol Masih Tinggi, Pengemudi: Bukti Pemerintah Tak Berdaya

10 hari lalu

Potongan Komisi oleh Aplikator Ojol Masih Tinggi, Pengemudi: Bukti Pemerintah Tak Berdaya

Keengganan perusahaan aplikator ojol untuk menurunkan biaya komisi dinilai menunjukan sikap yang arogan terhadap aturan pemerintah.


Aplikator Ojol Masih Langgar Aturan Biaya Komisi, SPAI: Potongan sampai 30 Persen

10 hari lalu

Aplikator Ojol Masih Langgar Aturan Biaya Komisi, SPAI: Potongan sampai 30 Persen

Lily Pujiati mengatakan hingga saat ini aplikator ojek online atau ojol masih memberlakukan potongan atau biaya komisi sebanyak 20 sampai 30 persen.


UU PDP, Menjual atau Membeli Data Pribadi Dipidana 5 Tahun atau Denda Rp 50 Miliar

10 hari lalu

UU PDP, Menjual atau Membeli Data Pribadi Dipidana 5 Tahun atau Denda Rp 50 Miliar

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal, yang mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual.


Aplikator Sebut Potongan Komisi Ojol Dikembalikan dalam Bentuk Program ke Pengemudi, Asosiasi: Gimmick

11 hari lalu

Aplikator Sebut Potongan Komisi Ojol Dikembalikan dalam Bentuk Program ke Pengemudi, Asosiasi: Gimmick

Klaim aplikator ojol soal biaya potongan komisi digunakan untuk memberikan program yang berdampak langsung pada pengemudi sontak menuai respons keras.