Trump Masukkan Huawei ke Daftar Hitam, Ini Kata Menteri Airlangga

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Cina Xi Jinping dan presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan jabatan tangan Eksekutif Huawei Guo Ping dan CEO MTS, operator telepon seluler Rusia,  Alexei Kornya.

    Presiden Cina Xi Jinping dan presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan jabatan tangan Eksekutif Huawei Guo Ping dan CEO MTS, operator telepon seluler Rusia, Alexei Kornya.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump telah memasukkan Huawei ke daftar hitam yang secara efektif melarang para perusahaan Amerika melakukan bisnis dengan industri Cina. Gedung Putih menuduh bahwa produk-produk Huawei dapat memungkinkan Cina memata-matai komunikasi AS.

    Baca juga: 600 Perusahaan Amerika Surati Trump Minta Hentikan Perang Dagang

    Menanggapi kasus ini, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, kasus Amerika Serikat dan Huawei ini berkaitan dengan perang teknologi komunikasi, khususnya infrastruktur 5G yang akan menentukan revolusi industri 4.0. Kecanggihan di bidang komunikasi ini pun menjadi salah satu masalah utama dalam perang dagang kedua negara yang sudah terjadi sejak lama.

    "Jadi memang di mana-mana sedang ada bidding atau tender untuk menentukan siapa penyedia infrastruktur. Infrastruktur 5G ini menjadi salah satu core perang dagang karena 5G menentukan ekosistem revolusi industri 4.0 ke depannya," kata Airlangga seusai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

    Airlangga mengungkapkan, Indonesia tengah berupaya mewujudkan revolusi industri 4.0 yang sangat bergantung pada internet of things (IoT). Jadi, basis industri 5G akan banyak ditawarkan.

    Persaingan ini juga yang nantinya akan menentukan sistem operasi dan perangkat lunak dalam jaringan industri tersebut. Menurut Airlangga, walaupun secara teori, yang namanya infrastruktur seharusnya open source. Jadi, bisa menggunakan iOS, Android, dan bisa aplikasi lain.

    Pada perang teknologi 5G, Airlangga menambahkan, status Indonesia saat ini netral karena telah berpengalaman untuk menggunakan pakai semua sistem operasi. "Sejauh ini Indonesia belum memutuskan untuk tender 5G, mungkin sedang dibahas di Kementerian Komunikasi dan Informatika," katanya.

    Baca juga: Trump & Hary Tanoe Bangun Disneyland Bogor, Ini Kata MNC

    Black List Huawei sendiri telah memaksa sejumlah perusahaan, termasuk Google dan perakit chip Inggris ARM, untuk membatasi atau menghentikan hubungan mereka dengan Huawei. Pengiriman smartphone internasional Huawei akan turun 40 persen, kata Ren pada hari Senin, tanpa menentukan periode.

    "Kami tidak dapat memperoleh pasokan komponen, tidak dapat berpartisipasi dalam banyak organisasi internasional, tidak dapat bekerja sama dengan banyak universitas, tidak dapat menggunakan apa pun dengan komponen AS, dan bahkan tidak dapat membuat koneksi dengan jaringan yang menggunakan komponen tersebut," kata Ren Ren Zhengfei, berbicara di kantor pusat Huawei di Shenzhen pada hari Senin, dikutip dari Reuters, 17 Juni 2019.

    Baca berita tentang Donald Trump di Tempo.co

    EKO WAHYUDI l REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.