TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rapat pembahasan mengenai perkembangan proyek Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi - Sumedang - Dawuan) di Jawa Barat yang semula dijadwalkan hari ini ditunda. Pasalnya personel untuk rapat hari ini tak lengkap.
Baca: Jalan Tol Cisumdawu Siap Dipakai untuk Lebaran
"Rapat harus ditunda karena timnya kurang lengkap. Jadi kita mau bahas mengenai jalan tol Cisumdawu itu harus ada ATR (Kementerian Agraria dan tata Ruang), LMan dan semua pihak harus diundang lagi," ujar Budi Karya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
Sedianya, rapat itu mestinya digelar hari ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah pihak yang telah hadir di Kantor Maritim antara lain, Luhut, Budi Karya, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Lantaran batal berlangsung, Budi Karya mengatakan rapat tersebut ditunda setelah Idul Fitri. "Habis Lebaran kita rapat lagi," kata dia. Beberapa hal yang mesti dibahas antara lain soal penggunaan sejumlah ruas tol Cisumdawu untuk fungsional pada masa mudik lebaran ini dan progress pembangunan jalur bebas hambatan tersebut.
Dalam kesempatan serupa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rapat itu diperlukan untuk membahas kemajuan proyek tersebut. Pasalnya, ada sejumlah kendala untuk merampungkan pekerjaan itu dan kebanyakan berasal pada perkara koordinasi. "Jadi tadi memastikan siapa-siapa yang bertanggung jawab dan mengakselerasi karena sudah dua tahun lambat," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Padahal, pengembangan tol Cisumdawu penting bagi perkembangan Bandara Kertajati yang kini masih menjadi polemik. Belakangan Bandar Udara itu menjadi perbincangan lantaran sepi setelah pembangunan rampung. "Kemudian kita akan rapat ulang memastikan kendala seperti pembebasan tanah dan ada juga bertanya swastanya," ucap Emil.
Baca: Tampung Arus Mudik Lebaran, Tol Cisumdawu Dibuka 5,5 Km
Intinya, Ridwan Kamil mengatakan perlunya tiga sampai empat entitas lain yang ternyata diperlukan untuk menyelesaikan perkara pembangunan Jalan Tol Cisumdawu itu. Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertugas untuk memperlancar segala progress.
