Pemerintah Kaji Potensi Konflik Sosial di Lokasi Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) saat mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) saat mengunjungi area terdampak banjir bandang Sentani di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Banjir bandang Sentani menyebabkan 105 korban jiwa serta ratusan rumah rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan jadwal groundbreaking pembangunan ibu kota baru pada tahun 2021. Sampai saat ini, sejumlah kementerian terkait masih melakukan finalisasi kajiannya sebelum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekitar Juli 2019. Lalu, penetapan lokasi ibu kota terpilih akan diumumkan sebelum akhir 2019.

    Baca: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Komitmen Bangun Kota Ramah Lingkungan

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ada banyak pertimbangan yang saat ini masih dikaji pemerintah. Salah satu yang masih dibahas yaitu mengenai situasi sosial dan budaya di lokasi ibu kota baru nanti. Sebab, pemindahan ibu kota akan diikuti pemindahan jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai pemerintah.

    "Dalam pemindahan 1,5 juta orang (Aparatur Sipil Negara) ini harus dilihat kondisi sosial di sana bagaimana, welcome enggak?" kata Basuki saat ditemui usai rapat terbatas dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, di Gedung Bappenas, Rabu, 15 Mei 2019.

    Menurut Basuki, kondisi sosial ini menjadi persoalan penting yang mesti dipelajari dengan matang. "Ini serius, kalau enggak, bisa jadi konflik," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perolehan Kursi DPR Pemilu 2019, Golkar dan Gerinda di Bawah PDIP

    Meski rekapitulasi perolehan suara Golkar di Pileg DPR 2019 di urutan ketiga setelah PDIP dan Gerindra, namun perolehan kursi Golkar di atas Gerindra.