TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berjanji bakal mengelar rapat khusus untuk membahas tiket pesawat. Dalam pertemuan itu ia akan mengundang dan mempertemukan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direksi Garuda Indonesia.
Simak: Mudik Lebaran, Penjualan Tiket Pesawat Diprediksi Naik 300 Persen
"Ya awal minggu depan lah, kami rapat dengan Kementerian Perhubungan, Garuda, dan dengan Menteri BUMN," kata Darmin usai mengelar konferensi pers mengenai persiapan pemerintah menjelang ramadan dan lebaran di kantornya, Kamis 25 April 2019.
Darmin mengatakan pemanggilan masing-masing pihak tersebut berkaitan dengan aturan soal tarif tiket batas atas dan batas bawah. Selama ini, aturan tersebut dinilai belum jelas sehingga tidak semua maskapai mematuhi peraturan itu.
Pertemuan dilakukan karena harga tiket pesawat saat ini dianggap masih mahal. Padahal sebentar lagi merupakan momentum Idul Fitri dan Lebaran.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah meminta bantuan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait persoalan tarif tiket pesawat yang masih mahal hingga saat ini.
"Tadi saya laporkan tarif belum kondusif kami minta kepada Kementerian Perekonomian dan Kementerian BUMN untuk turut serta juga untuk mengatur tarif dari penerbangan," kata Budi Karya, Kamis.
Budi Karya melanjutkan, permintaan untuk ikut mengatur tarif tersebut dikhususkan kepada maskapai yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama adalah maskapai Garuda Indonesia yang menjadi market leader di industri penerbangan.
Simak: Antisipasi Arus Balik Mudik, Jalur Nagreg Diberlakukan Buka-Tutup
Selain itu, Budi Karya juga mengaku telah menyerahkan persoalan sub price atau sub class tarif tiket pesawat kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Adapun tarif sub class ini merupakan penggolongan tiket pesawat murah yang harus tersedia dalam satu penerbangan.
"Sub price itu kan represif ya, saya itu enggak mau yang represif, tapi kalau nanti diperintahkan Kemenko Perekonomian untuk melakukan, ya saya lakukan," kata Budi Karya.
DIAS PRASONGKO
