TEMPO.CO, Jakarta - Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan isi pembicaraan teleponnya dengan calon presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu mengatakan langkahnya menghubungi Prabowo atas perintah Presiden Joko Widodo untuk membahas perhitungan suara dalam pemilihan presiden 2019.
Baca juga: Simpang Siur Pertemuan Luhut yang Diutus Jokowi dengan Prabowo
"Kami ingin tunggu (hasil perhitungan suara) dengan damai dan tunggu hasil pengumuman KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujar Luhut saat ditemui di kantor pusat Bluebird, Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2019.
Percakapan telepon ini terjadi pada Ahad, 21 April 2019. Semula utusan Jokowi yang disinyalir bakal menghubungi Prabowo adalah juru bicara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Erick Tohir. Erick diduga kuat menjadi utusan karena ia dekat dengan kubu Koalisi Adil Makmur. Secara khusus, dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno.
Namun, belakangan, Luhut mengaku dialah yang diberi mandat menghubungi mantan Danjen Kopassus itu. Adapun komunikasi dibangun untuk mendinginkan tensi dua-kubu yang sama-sama mengklaim menang atas kontestasi Pilpres 2019.
Kubu Jokowi memandang pihaknya menang lantaran mengacu pada hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga sigi. Sedangkan kubu Prabowo mengklaim unggul berdasarkan hasil hitung nyata atau real count dari jejak catatan tim internalnya di lapangan.
Kendati membincangkan persoalan Pilpres 2019, Luhut memastikan komunikasinya dengan capres oposisi Jokowi itu bukan untuk negosiasi tentang hasil perhitungan suara. Apalagi, soal lobi-melobi.
"Sebab kami berteman. Tidak ada konteks negosiasi. Jadi konteks kami sebagai mantan perwira, mantan perwira Kopassus," ucap Luhut. Luhut lalu mengenang pertemanannya dengan Prabowo di lingkungan TNI. Ia pun memuji pribadi rekan sejawatnya. Menurut Luhut, Prabowo adalah sosok yang patriotis dan nasionalis.
Luhut bahkan menyebut Prabowo sebagai "bapak demokrasi". Ia kemudian meminta komunikasinya dengan Prabowo tidak diasumsikan miring.
Selain itu, Luhut meminta masyarakat menghargai hasil perhitungan suara dari KPU. Lulusan Akademi Militer Nasional angkatan 1970 itu mengatakan pelaksanaan Pemilu di Indonesia telah berlangsung demokratis, bahkan diakui dunia internasional.
"Hampir 20-30 negara mengatakan pelaksanaan pemilu kita ini jujur dan adil. Kredibel menurut mereka," ucapnya.
Luhut menyatakan pengakuan itu datang dari sejumlah duta besar. Di antaranya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. "Ini dicatat sebagai proses demokrasi hebat, presiden dan parlemen pemilihan dilaksanakan dalam 1 hari," tuturnya.
