Indonesia Segera Teken One Belt One Road, Bisa Muncul VOC II?

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah, CEO TelkomTelstra Erik Meijer, dan Ekonom Indef Enny Sri Hartati di Dialog Investasi 2016, Gedung BKPM, 9 Juni 2016. Tempo/Vindry Florentin

    Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah, CEO TelkomTelstra Erik Meijer, dan Ekonom Indef Enny Sri Hartati di Dialog Investasi 2016, Gedung BKPM, 9 Juni 2016. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akan meneken proyek Inisiatif Sabuk Satu Jalan atau one belt one road atau OBOR, pada April 2019. Kerja sama ini diinisiasi oleh Cina dengan tujuan membuka keran konektivitas dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.

    BACA: Proyek One Belt One Road Cina di Indonesia Rp 1.288 T, Apa Saja?

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Enny Sri Hartati menilai, Indonesia tak keliru mendukung pembangunan OBOR—atau yang lebih anyar disebut Belt and Road Initiative (BRI). Enny mengatakan proyek tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi bila negara menyikapi dengan tepat.

    Menurut Enny, sejalan dengan proyek OBOR, Indonesia harus siap meningkatkan produktivitas dan mengupayakan laju investasi. “Artinya, kalau kita ingin memperluas pasar, hal yang utama dan pertama harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dulu,” ujarnya kala dihubungi Tempo pada Rabu, 27 Maret 2019.

    BACA: Luhut: Proyek Inisiasi One Belt One Road Cina Diteken Bulan Depan

    Enny memungkinkan, bila kerja sama OBOR tak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan investasi, Indonesia hanya akan menjadi keran bahan baku bagi produsen-produsen global. Ia membahasakan kondisi tersebut dengan praktik VOC atau Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda jilid II.

    “Indonesia bakal menjadi pasar yang besar untuk produk-produk yang akan mereka olah. Kita menjadi pemasok,” ucapnya.

    Selain itu, Enny menegaskan Indonesia harus dapat menimbang faktor ekonomi yang mungkin diperoleh dari kerja sama OBOR. Artinya, Indonesia mesti dapat memilah mana-mana saja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

    Menurut Enny, saat ini sejumlah negara yang meneken kerja sama dengan Cina telah menyiapkan ‘mitigasi’. Misalnya, menyiapkan pelabuhan dagang khusus bagi barang-barang asing yang masuk. Pelabuhan ini berfungsi sebagai ruang filter atau kamar tamu untuk memilah mana yang sesuai dengan kepentingan nasional dan mana yang tidak.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan bahwa tahap pertama proyek skala besar dari inisiatif OBOR akan ditandatangani pada April. Cina sudah menyiapkan rancangan kerangka perjanjian bersama untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, sebagai proyek tahap pertama.

    Ada beberapa proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua.

    Proyek One Belt One Road Cina diyakini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dan Cina dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.