Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenapa Isu Buyback Indosat Hampir Selalu Muncul di Tiap Pilpres?

image-gnews
Gedung Indosat ooredoo di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Gedung Indosat ooredoo di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lima tahun kemudian yaitu 2008, STT Singapore menjual seluruh sahamnya kepada Qatar Telecom atau Qtel menjadi sebesar 40,81 persen dengan nilai transaksi US$ 1,8 miliar atau Rp 16.740 triliun (dengan kurs saat itu 9.300 per dolar AS).

Qtel kembali menambah porsi sahamnya di Indosat dengan membeli 24,91 persen saham seri B dari publik pada 2009. Dengan demikian, Qtel menguasai 65 persen saham Indosat di bawah bendera Ooredo Asia Pte. Ltd. Adapun saham pemerintah Indonesia adalah 14,29 persen dan sisanya 20,17 persen dikuasai publik.

Sebelumnya Guru Besar Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyarankan agar Presiden Jokowi tidak melakukan buy back Indosat. Pasalnya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memiliki saham Indosat walaupun itu janji pemerintahan Jokowi sebelumnya. 

“Stop pembicaraan soal itu, karena itu merugikan kita,” ujar Rhenald seusai acara bedah buku Dibalik Reformasi 1998 karya Laksamana Sukardi di Kampus UI, Depok, Selasa, 6 November 2018. Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi dalam buku yang ditulisnya juga membeberkan alasan penjualan Indosat pada era Presiden Megawati.

Menurut Rhenald, Jokowi tidak perlu membeli kembali Indosat karena sebelumnya ada syarat waktu itu bahwa ekonomi minimal sudah tumbuh 7 persen. Syarat berikutnya harga yang ditawarkan oleh pemilik saham masuk kategori wajar. “Kalau kita desak-desak, pasti harga akan mahal.”

Hal senada disampaikan Tanri Abeng. Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara pada masa Presiden Soeharto itu menilai buyback Indosat tidak penting lantaran perusahaan telekomunikasi pelat merah seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. atau Telkom dengan PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel sudah menguasai pasar.

"Buat apa lagi kita buyback," kata Tanri, Jumat, 22 Maret 2019. Kecuali, jika Indosat dijual dengan harga sangat murah dan secara komersial menguntungkan bagi Indonesia, barulah langkah itu bisa dipertimbangkan.

Namun, Tanri yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia  itu menyebutkan, dengan perhitungan strategis, buyback Indosat tidak perlu dilakukan karena perusahaan BUMN sudah cukup kuat di sektor tersebut. Lagipula, dengan komposisi saat ini, persaingan industri telekomunikasi di dalam negeri juga menjadi lebih intens.

Baca: Sandiaga Janji Buyback, Saham Indosat Turun ke Level Rp 2.830

Imbas dari persaingan yang ketat itu, kata Tanri, adalah peningkatan pelayanan dan efisiensi. "Jadi menurut saya biarkan saja, enggak usahlah pemerintah buyback, Telkom dengan Telkomselnya sudah menjadi raja, ngapain lagi?" kata Tanri yang kini menjadi salah satu komisaris PT Pertamina (Persero).

MAJALAH TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.