Kubu Prabowo Sebut Orang Luar Jawa Selama Ini Subsidi Orang Jawa

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid menyampaikan sejumlah kritik terkait sistem iuran yang saat ini berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya yaitu iuran BPJS yang dinilai memperburuk ketimpangan kesehatan di Indonesia.

    Baca: Bukan Infrastruktur, Kubu Prabowo: Yang Penting Makan Daging

    Sebab, masyarakat di Jawa cenderung mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap dan sebaliknya ketimbang luar Jawa, tapi dengan besaran iuran yang sama. "Jadi bisa diduga, masyarakat luar Jawa mensubsidi kesehatan bagi masyarakat Jawa," kata Gamal dalam sebuah acara diskusi di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu, 9 Maret 2019.

    Selain itu, sistem iuran BPJS Kesehatan khusus peserta non-PBI (Penerima Bantuan Iuran) pemerintah juga dinilai ketinggian. Masyarakat rata-rata hanya memiliki kemampuan membayar Rp 16.000. Tapi, iuran rata-rata saat ini mulai dari Rp 25.000 untuk kelas terendah (kelas III) dan Rp 80.000 untuk kelas tertinggi (kelas I). "Jadi besaran premi (iuran) yang lebih bersahabat perlu dikaji lagi," kata dia.

    Di sisi lain, kubu Prabowo juga berjanji bakal menambah anggaran pemerintah khusus untuk peserta BPJS Kesehatan dari kelompok miskin dan kurang mampu alias PBI. Saat ini, iuran bagi peserta PBI yang berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu, yaitu sebesar Rp 23.600 per bulan, jauh di bawah usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sekitar Rp 30.000 sampai Rp 40.000.

    Bagaimana dengan Jokowi?

    Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Okky Asokawati, menilai sistem iuran BPJS Kesehatan saat ini harus dilihat secara universal. Barangkali memang ada kekurangn dari sisi pelayanan, tapi dari sisi masyarakat yang terlindungi BPJS Kesehatan, jumlahnya terus meningkat. "BPJS sudah berproses dan cukup baik," kata dia dalam acara yang sama.

    Dari data di laman resmi BPJS Kesehatan, pada lima bulan terakhir, jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus meningkat. Pada 1 September 2018, jumlah peserta mencapai 201.660.548 jiwa. Jumlah peserta BPJS pada 1 Februari 2019 mencapai 217.549.455 jiwa atau meningkat 15,8 juta, setara 7,8 persen.

    Menurut Okky, DPR memang sempat meminta iuran BPJS Kesehatan dipasang paling rendah. Tapi, pemerintah Jokowi pun memiliki pertimbangan realistis soal kondisi di lapangan saat menerapkan jumlah iuran ini.

    Okky membantah Jokowi tidak berpihak pada kesehatan karena kenyataannya, anggaran kesehatan justru naik menjadi 5 persen APBN di era Jokowi. Angka ini lebih tinggi dari SBY yang hanya 2,5 persen.

    Baca: BPN Prabowo: Sistem Iuran BPJS Perburuk Ketimpangan Kesehatan

    Serupa dengan rencana Prabowo, Jokowi telah lebih dulu menambah anggaran untuk peserta PBI, dari Rp 25,5 triliun tahun 2018 menjadi Rp 25,7 triliun tahun 2019. Hanya saja, Jokowi berkukuh tidak menaikkan iuran peserta non-PBI sekalipun banyak desakan dari sejumlah pihak akibat kondisi keuangan BPJS yang terus defisit.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).