TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Luhut Binsar Pandjaitan mengaku jengkel kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut berbohong. Luhut mengatakan dirinya tidak akan pernah menceritakan cerita bohong.
Baca: Luhut Jawab Tudingan Prabowo soal WNI Parkir Duit di Luar Negeri
Luhut mengatakan hanya menyatakan apa yang dilihat dan rasakan, dan alami juga saat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan-kebijakan di pemerintah. "Makanya saya jengkel kalau orang bilang presiden bohong. Bohong apanya? Saya di dalam, kok. Saya tahu, saya lihat," katanya di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.
Pernyataan Luhut tersebut menanggapi pelaporan Presiden Jokowi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu oleh Eggi Sudjana bersama timnya. Eggi Sudjana mewakili Aktivitas Koalisi Masyarakat Anti Hoaks melaporkan Jokowi dengan tuduhan telah menyebarkan berita bohong atau hoaks kepada masyarakat dalam acara debat pemilihan presiden kedua pada Ahad, 17 Februari 2019.
"Kami sepakat untuk melaporkan saudara Jokowi dalam perspektif hukum karena dia telah memberikan keterangan palsu," ujarnya di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat pada Selasa lalu, 19 Februari 2019.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, ini mengklaim pelaporannya ini mewakili rakyat yang ingin jujur. "Tidak boleh membohongi masyarakat," ucapnya.
Terkait pentingnya berbicara jujur, Luhut juga menceritakan pernyataannya dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Darat sebelumnya. "Saya seniormu, saya sudah merasakan pahit getir pertempuran itu. Hampir semua palagan operasi saya ikut. Jadi tak akan saya khianati prajurit saya yang sudah mati," kata Luhut.
Oleh karena itu, menurut Luhut, tidak pantas ada orang yang berbohong dan tak mengakui sukses pemerintah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah, serta Launching Gerakan Indonesia Bersih.
Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Menteri Luhut itu dihadiri oleh Gubernur, Walikota, Bupati serta para Kepala Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengatakan pemerintah mengelola utang untuk hal yang produktif, seperti untuk infrastruktur dan dana desa.
Baca: Soal Penguasaan Lahan Tambang, Luhut: Itu Sebelum Jadi Menteri
Luhut juga meminta publik untuk tidak hanya liat penggunaan utang untuk membangun infrastruktur, tapi juga ada pemanfaatan dana desa yang membuat negara makin bagus. "Sehingga gini ratio kita turun dari 0,41 ke 0,38, kemiskinan turun dari di atas 10 persen, jadi 9,6 persen," kata Luhut.
ANDITA RAHMAH
