Ketika Pidato Sri Mulyani Soal Unicorn Bikin Pelaku Usaha Tertawa

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani Indrawati. Instagram.com/@smindrawati

    Sri Mulyani Indrawati. Instagram.com/@smindrawati

    TEMPO.CO, Jakarta - Ada hal menarik saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal unicorn saat berpidato di depan para pelaku usaha dalam sebuah dialog ekonomi di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Selasa 19 Februari 2019.

    Baca juga: Pentingkah Jumlah Unicorn Bagi Perekonomian RI? Ini Kata Bappenas

    Saat itu Sri Mulyani tengah membahas mengenai komitmen Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan perbaikan tata kelola pajak dan cukai. Sekaligus pada saat bersamaan, ingin mendapat masukan dari pelaku usaha mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

    Menurut Sri Mulyani, masukan dari para pelaku usaha sangat penting, sebab mereka adalah para penggerak ekonomi. "Indonesia tergantung Anda semua. Yang create job itu Anda, ide usaha baru, unicorn, non-unicorn, digital, konvensional," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam sebuah dialog ekonomi dan kebijakan fiskal di Gedung Pajak, Selasa.

    Mendengar pernyataan Sri Mulyani tersebut, para undangan yang hadir langsung tertawa. Beberapa bahkan terdengar bertepuk tangan mengenai pernyataan tersebut.

    Mendengar respons para undangan, Sri Mulyani lantas bertanya kepada para undangan. "Lho, kok ketawa? Kayaknya baru pada nonton sesuatu ini," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

    Belakangan, kata unicorn memang menjadi perhatian masyarakat luas, termasuk pada netizen atau warganet. Sebabnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sebelumnya terlihat kebingungan ketika ditanya mengenai unicorn. Adapun, unicorn sendiri merujuk pada perusahaan rintisan atau start up yang memiliki valuasi sebesar US$ 1 miliar.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.