Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas: Karena Unicorn, Aliran Duit yang Masuk Lebih Banyak

image-gnews
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang  infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko
Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat memberikan opening speech dalam acara penandatanganan kerjasama (financial closing) proyek investasi di bidang infrastruktur di Hotel Nikko, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018. Tempo/Dias Prasongko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, melihat aliran duit yang keluar seiring dengan berkembangnya bisnis rintisan berpredikat unicorn jauh lebih kecil ketimbang dana yang masuk ke dalam negeri. "Jauh lebih besar inflow-nya daripada outflow-nya," ujar dia di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019. 

Simak: Kubu Jokowi Klaim Pertanyaan Soal Unicorn Sesuai Konteks

Bertumbuhnya unicorn, atau bisnis rintisan dengan valuasi nilai US$ 1 miliar, menurut Bambang, justru menjadi magnet masuknya modal asing ke dalam negeri. "Bukan capital outflow, justru foreign direct investment," kata dia. Sebabnya, apabila sebagian saham perusahaan unicorn yang sebelumnya milik lokal menjadi miliki asing, maka dalam neraca pembayaran itu akan dihitung sebagai aliran modal masuk.

Walau, Bambang tak memungkiri di setiap masuknya arus dana asing, akan ada deviden yang mengalir keluar. Hanya saja dana yang keluar itu tidak bakal sebanding dengan aliran duit masuk. "Bahkan kita juga melihat, kalau unicorn berkembang, maka sebagian deviden akan digunakan untuk investasi lagi."

Pernyataan Bambang itu menanggapi tudingan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang berpendapat pengembangan bisnis rintisan berpredikat unicorn bisa memuluskan aliran duit dari dalam negeri ke luar negeri. "Kalau ada unicorn-unicorn, ada teknologi hebat, saya khawatir ini nanti mempercepat uang-uang kita lari ke luar negeri, ini yang saya khawatirkan," ujar Prabowo dalam Debat Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.

Menurut Prabowo, persoalan utama yang tengah melanda Tanah Air adalah disparitas perekonomian, di mana separuh kekayaan bangsa Indonesia hanya dikuasai oleh kurang dari satu persen masyarakat Indonesia. Selain itu, ia kerap menyoroti kekayaan bangsa yang tidak tinggal di dalam negeri. "Menteri Bapak sendiri mengatakanada Rp 11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri, di seluruh bank di Indonesia uangnya hanya Rp 5.465 triliun, berarti lebih banyak uang kita di luar daripada di Indonesia," kata Prabowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, Prabowo mengatakan apabila Indonesia tidak hati-hati dengan pesatnya perkembangan internet dan teknologi digital lainnya, maka itu bisa mempercepat arus larinya fulus ke luar negeri. "Bukan saya pesimistis ini saya ingin menggugah kesadaran sistem sekarang ini memungkinkan uang kita mengalir ke luar negeri," tutur dia. Walau demikian, Prabowo juga menyatakan dukungan agar Indonesia mengejar dan mengambil posisi di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu pesat.

Terkait kekhawatiran itu, Bambang juga mengatakan bahwa unicorn memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sebabnya, predikat tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa telah ada pelaku bisnis rintisan nasional yang menginjak level internasional dengan nilai pasar yang tinggi.

"Market value yang besar pasti akan mengundang modal masuk," kata Bambang. Selain itu, dengan terus bertumbuhnya bisnis tersebut, ia berharap para pelaku startup itu bisa menjadi pemain besar di kancah global dan bisa mengangkat produk dalam negeri menembus pasar internasional. 

Saat ini, Bappenas juga tengah melakukan kajian untuk mengantisipasi bertumbuhnya ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Menurut Bambang, perusahaan unicorn adalah salah satu pelaku yang bisa membawa transformasi di dalam perekonomian dalam negeri. "Itu bisa menjadi contoh bagi yang lain bahwa startup harus mengarah ke sana."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

15 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno. (Sumber: Instagram)
Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.


Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

21 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

21 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

24 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

32 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

33 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.


Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

33 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.


PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

35 hari lalu

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand (kanan) bersama Vivie Yulaswati Deputi Menteri di Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS (kiri) menghadiri peluncuran buku
PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.


Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

36 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi saat ditemui usai agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.


Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

45 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.