Darmin Sebut Pajak Avtur di Eropa Lebih Tinggi Ketimbang RI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada negara yang mematok pajak pertambahan nilai avtur lebih besar ketimbang Indonesia. "PPN kita itu sama saja untuk avtur atau apa pun, dan itu tergantung dibandingkan dengan negara mana, kalau dengan Eropa ya lebih tinggi dari kita," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.

Darmin mengatakan ihwal PPN avtur sedang dikaji lebih mendalam oleh Kementerian Keuangan. Sebabnya, besaran pajak yang sebesar 10 persen itu membuat harga avtur untuk kebutuhan domestik lebih tinggi ketimbang untuk ekspor. "PPN kan prinsipnya kalau untuk ekspor itu dia boleh enggak bayar atau boleh direstitusi," ujar Darmin. "Makanya yang dalam negeri merasa dikenakan, itu yang mau dikaji bagaimana sebaiknya."

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bersedia mengkaji besaran pajak pertambahan nilai atas avtur agar setara dengan negara-negara lain mengingat masalah tersebut dituding sebagai penyebab tingginya harga tiket pesawat. "Kalau penerapan PPN itu sama, kami akan berlakukan sama. Jadi dilihat supaya tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lain," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara-negara lain. Tarif PPN ini sebelumnya dikeluhkan oleh dunia usaha karena diduga menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat.

"Kalau itu sifatnya adalah 'level of playing field', kita bersedia untuk membandingkan dengan negara lain, dengan Singapura, Malaysia," ujar dia.

Saat ini, PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia sebesar 10 persen. Tarif PPN tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sedangkan, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.

Pada Senin malam, 11 Februari 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, monopoli dan tingginya harga avtur yang dijual oleh Pertamina menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan harga tiket pesawat. 

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA