Prabowo - Sandiaga Ungkap Cara Bangun Infrastruktur tanpa Utang

Reporter

Drajad Wibowo (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo menjelaskan cara Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mewujudkan ide pembangunan infrastruktur tanpa utang. Kata dia, ada tiga pelaku dalam ide tersebut, antara lain pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Baca juga: Di Sampang, Sandiaga Senam dan Dialog Ekonomi dengan Emak-emak

"Untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, ada beberapa sumber pembiayaan yang bisa dipakai, tergantung politik anggaran yang diambil pemerintah," ujar Dradjad melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2019. 

Politik anggaran itu, kata Dradjad, misalnya adalah dari tambahan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut dia, tambahan itu bisa dialokasikan untuk infrastruktur. Kebijakan lain yang bisa diambil adalah dari efisiensi belanja negara.

Di samping itu, pemerintah mesti melakukan perbaikan prioritas dalam membangun infrastruktur, antara lain dengan perencanaan yang lebih matang. "Tidak seperti sekarang, di mana sisi efisiensi anggaran, keamanan kerja, kualitas pekerjaan dan lainnya dikorbankan," ujar Dradjad.

Sementara untuk pelibatan BUMN, ujar Dradjad, pemerintah mesti melihat dulu kondisi keuangan terakhir perseroan. Sebab, mesti dipastikan bahwa perusahaan pelat merah Karya masih memiliki likuiditas dan solvabilitas yang begus dengan melonjaknya utang infrastruktur mereka. Sedangkan sektor swasta bisa ditarik dengan skema investasi swasta murni, maupun Public-Private Partnership alias PPP.

Sebelumnya, Sandiaga Uno berpendapat dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri. Menurut Sandi boleh-boleh saja pemerintah membangun infrastruktur, namun harus melibatkan dunia usaha dan stake holder. Dan dalam membangun infrastruktur itu, kata Sandiaga, fokus pemerintah harus pada pembukaan lapangan pekerjaan, bukan menambah beban utang negara.

Sandiaga mengklaim akibat pembangunan infrastruktur besar-besaran, utang pemerintah membengkak menjadi Rp 5.000 triliun lebih. “Kenapa ini tidak dilakukan (pemerintah membangun tanpa utang), karena ada kebijakan pro-penambahan utang,” katanya.

Pada 10 Desember lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan soal upaya pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi melibatkan swasta untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penjelasan itu disampaikan Sri terkait keinginan dari pasangan calon presiden dan wakil Prabowo-Sandiaga Uno yang bakal melibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

KUKUH S WIBOWO






Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

1 hari lalu

Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

Sofyan Djalil ditunjuk jadi Komisaris Utama Ancol yang baru. Apa saja tugas berat yang harus dihadapi mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini?


Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Kota Singaraja-Mengwitani di Bali

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Kota Singaraja-Mengwitani di Bali

Jokowi berharap jalan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Bisa mengurangi waktu tempuh hingga 45 menit.


Resmikan Bendungan Tamblang Berbiaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali

1 hari lalu

Resmikan Bendungan Tamblang Berbiaya Rp820 Miliar, Jokowi: Uangnya Banyak Sekali

Jokowi menyebut Bendungan Tamblang memiliki kapasitas tampung sebesar 5,1 juta meter kubik dan luas genangannya mencapai 29,8 hektare.


Jokowi Bakal Resmikan Bendungan dan Keliling Sejumlah Pasar di Bali Hari Ini

1 hari lalu

Jokowi Bakal Resmikan Bendungan dan Keliling Sejumlah Pasar di Bali Hari Ini

Jokowi akan kembali mengunjungi sejumlah pasar untuk meninjau aktivitas perekonomian dan menyerahkan bantuan sosial.


PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

2 hari lalu

PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

Jazilul Fawaid mengatakan PKB bersama Partai Gerindra punya limitasi untuk menentukan capres dan cawapres pada Maret 2023


Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

2 hari lalu

Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023. Ini buktinya.


Ada Jembatan Kretek II, Pantai Sisi Timur dan Barat Bantul Kini Bisa Ditempuh Lebih Nyaman

2 hari lalu

Ada Jembatan Kretek II, Pantai Sisi Timur dan Barat Bantul Kini Bisa Ditempuh Lebih Nyaman

Jembatan Kretek II yang terdiri dari empat lajur dan dua arah ini dilengkapi dengan jalur sepeda dan pejalan kaki.


Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

2 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

3 hari lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

3 hari lalu

Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Jika harus dihadapkan dengan memilih antara Anies dan Prabowo, Sandiaga dengan tegas mengatakan akan memilih Prabowo.