KSPI Sebut Jutaan Pekerja Terkena PHK Sejak 2015

Ilustrasi buruh perempuan. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi salah satu isu yang disoroti pada tahun 2018. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut ada gelombang PHK besar yang terjadi pada tahun ini dan belum terekspos ke publik.

Berdasarkan catatan KSPI, gelombang PHK yang terjadi pada tahun ini merupakan gelombang keempat dalam rentang waktu 2015 hingga 2018. "Kami sedang menghimpun berapa banyak yang di-PHK pada gelombang keempat ini, hampir ratusan ribu bahkan mendekati jutaan," ujar Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Rabu, 26 Desember 2018.

Gelombang PHK pertama, kata Iqbal, terjadi pada 2015 terhadap 50 ribu pekerja di pelbagai sektor, antara lain garmen, tekstil, dan makanan minuman. Iqbal menyebut salah satu pabrik tekstil di Tangerang saat itu memecat hampir 5.000 karyawannya. 

Peristiwa PHK itu tak berhenti di situ, pada awal 2016, yaitu sekitar bulan Januari hingga April, Iqbal mencatat ada ratusan ribu karyawan yang di-PHK dari industri sektor elektronik, otomotif dan komponen, serta indsutri keramik. Kala itu, kata dia, sejumlah perusahaan besar seperti Panasonic, Toshiba, dan Ford menutup pabriknya. Selain itu Yamaha Motor dan Astra disebut melakukan pengurangan karyawan. "Industri keramik tertekan karena harga gas untuk industri keramik kurang kompetitif."

Gelombang PHK berlanjut pada tahun 2016-2017. Iqbal mengatakan pemutusan hubungan kerja itu berlangsung di industri keramik, pertambangan, farmasi, dan kesehatan. Fenomena yang tercatat antara lain adalah bangkrutnya gerai waralaba 7 Eleven. Selain itu, dia juga menyebut sejumlah perusahaan seperti PT Smelting, PT Freeport Indonesia, dan Tempo Scan juga turut melakukan PHK terhadap karyawannya.

Yang teranyar, kata Iqbal, adalah gelombang PHK yang keempat, yaitu pada 2018.  Sektor yang terdampak antara lain adalah sektor garmen, tekstil, dan sebagian industri baja. Misalnya saja, kata Iqbal, PT Dada Purwakarta yang memberhentikan hampir 7.000 orang karyawannya.

Iqbal juga menyebut salah satu perusahaan baja pelat merah Krakatau Steel turut andil dalam gelombang PHK keempat itu dengan banyak melakukan PHK terhadap karyawan kontrak. Iqbal menyebut PHK itu disebabkan oleh masuknya industri baja Cina yang memukul pabrik baja lokal. Pernyataan itu lantas dibantah oleh Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim. "Setahu saya belum ada yang di PHK, kalau di pabrik baja lain iya."

Bukan hanya pabrik baja, Said Iqbal mengatakan PHK juga terjadi di industri semen lantaran masuknya pabrik semen dari Cina. Kata dia, terjadi pengurangan karyawan di beberapa perusahaan semen, misalnya Indocement dan Holcim.

Pernyataan itu juga dibantah oleh Corporate Communication Holcim Indonesia Novi Maryanti. "Tahun ini kami enggak ada PHK atau tutup pabrik," kata dia. Begitu pula dengan Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa yang mengatakan, "tidak benar bahwa Indocement mengadakan banyak PHK karena kami hanya mengoptimalkan karyawan yang ada dengan tidak menambah jumlah rekrutan baru sewaktu ada karyawan yang pensiun per tahunnya."

Gelombang PHK itu, diproyeksikan oleh Said Iqbal, kemungkinan bakal berlanjut lagi pada 2019. Tahun depan, sektor yang dapat terdampak salah satunya adalah di industri baja, semen, pertambangan, elektronik dan komponennya, hingga sektor otomotif roda dua. "Yang juga terpukul adalah industri padat karya seperti garmen, ritel, dan sepatu," ujar Presiden KSPI itu.






10 Cara Hadapi Resesi dan PHK Massal, Salah Satunya: Kelas Menengah Harus Segera Lunasi Utang

3 jam lalu

10 Cara Hadapi Resesi dan PHK Massal, Salah Satunya: Kelas Menengah Harus Segera Lunasi Utang

Berikut cara menghadapi resesi bagi masyarakat kalangan menengah mulai dari melunasi utang hingga mempersiapkan dana darurat


Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

11 jam lalu

Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

Buruh dan pengusaha terus mempersoalkan kenaikan UMP. Padahal, pemberlakuan upah itu tinggal menghitung hari. Bagaimana pelaksanaannya nanti?


Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

12 jam lalu

Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyebut ancaman resesi global bukan hal yang menakutkan bagi Indonesia.


China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

16 jam lalu

China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

Pemerintah China semakin banyak memberlakukan lockdown di kota-kota karena antisipasi penyebaran Covid-19. Protes anti-lockdown terus berlangsung.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

1 hari lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

1 hari lalu

Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

Melihat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK membuat karyawan cemas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dipersiapkan untuk menghadapi PHK.


Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

1 hari lalu

Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

Sebelumnya, 33 gubernur telah mematok kenaikan UMP 2023 yang berlaku mulai 1 Januari. Banten, misalnya, menetapkan UMP pada 2023 naik 6,4 persen.


Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

1 hari lalu

Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

Pemerintah Aceh telah melakukan penyesuaian dan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Aceh untuk 2023 sebesar Rp3,41 juta.


Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

2 hari lalu

Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan angka-angka UMK Solo mengacu pada regulasi yang ada.


Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

2 hari lalu

Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi demo atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di sejumlah daerah.