Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Sebut RI Bakal Punah, Fahri Hamzah: Itu Bahas Ketimpangan

image-gnews
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah saat berdiskusi dengan media di Media Center DPR, Jumat, 26 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

Lebih jauh Fahri Hamzah menjelaskan, waktu dan sejarah mengajarkan bahwa imperium, kerajaan dan negara datang silih berganti, bangkit dan tumbang oleh waktu. Salah satu sebabnya, adalah soal ketimpangan ekonomi yang makin besar. 

Oleh karena itu, Fahri Hamzah menyebutkan, ketika Prabowo mengatakan perekonomian nasional dikuasai segelitir elit, hal tersebut sangat masuk akal. "Dan gejala ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini sudah menjadi isu dan permasalahan global. Sudah banyak elit dan para intelektual bicara tentang ini."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menyebut soal negara Indonesia bisa punah jika pihaknya kalah dalam pemilihan presiden di 2019, pidato Prabowo yang berkembang viral sejak kemarin itu juga mempersoalkan tentang angka pendapatan per kapita. Mengutip dari para ahli ekonomi, Prabowo menyebutkan, pendapatan per kapita saat ini sebesar US$ 4.000 per tahun.

"Tapi dari 4.000 itu, sekitar 49 persen, setengahnya dikuasai oleh satu persen rakyat kita," ujar Prabowo saat Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Senin, 17 Desember 2018. "Jadi kalau kita cabut yang satu persen, kekayaan penghasilan kita setahun tinggal setengahnya yaitu 1.900. Itu kata penasehat saya Pak Fuad Bawazier."

Presidential hopeful Prabowo Subianto delivers a speech to Prabowo-Sandi volunteers at Istora Senayan, Jakarta, November 22, 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

Jadi menurut dia, penghasilan per kapita saat ini hanya separuh dari US$ 3.800 yakni kurang lebih US$ 1.900. "Artinya dibagi rata. Tapi 1.900 dipotong lagi utang. Iya, kita semua punya utang," ucap Prabowo.

Prabowo lantas mencontohkan utang negara itu harus ditanggung oleh setiap warga. "Bahkan anakmu baru lahir, punya utang. Utangnya kurang lebih, US$ 600. Jadi iya, utang kamu itu US$ 600, sekitar Rp 9 juta," katanya. "Anakmu baru lahir, utang sudah 9 juta. Jadi kekayaan kita sebenarnya hanya 1.300 dolar per kapita."

Badan Pusat Statistik atau BPS pada awal Februari 2018 lalu mengumumkan kinerja perekonomian Indonesia tahun 2017. Saat itu disebutkan berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 51,89 juta atau US$ 3.876,8.

Baca: Sandiaga Uno dan Gerindra Buka Suara Soal Iklan yang Tuai Kritik

BPS menyebut perekonomian Indonesia tahun 2017 itu tumbuh 5,07 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Dari  sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen.

Simak berita lainnya terkait Prabowo hanya di Tempo.co.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

48 menit lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.


Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

1 jam lalu

Wapres Ma'ruf Amin. ANTARA/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.


Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

1 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

2 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.


Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

2 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.


Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

5 jam lalu

Anies Baswedan meladeni warga yang mau berfoto bersama saat acara ulang tahun Anies yang ke-55 di Pendopo Anies Baswedan, Jakata Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.


Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

5 jam lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.


Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

5 jam lalu

Anies Baswedan saat ditemui di acara ulang tahunnya yang ke-55 di kediamannya Rumah Pendopo Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.


Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

5 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.