Sabtu, 15 Desember 2018

Tiga Perusahaan BUMN Raih Penghargaan dari KPK

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kembali mendapatkan penghargaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kembali mendapatkan penghargaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    TEMPO.CO, Jakarta -Tiga badan usaha milik negara atau BUMN meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas upaya mencegah korupsi melalui Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN 2018. Keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018 menyebutkan ketiga BUMN tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

    BACA: Sri Mulyani Minta Utang BUMN Rp 5.271 T Dilihat Secara Utuh

    Penghargaan diterima ketiganya pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

    "Selamat kepada Telkom, KAI, dan PGN atas penghargaannya. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari BUMN dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mematuhi pelaporan harta kekayaan dan menerapkan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan," kata Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo.

    Logo Telkom Indonesia

    Menurut Gatot, penghargaan ini merupakan satu dari sekian banyak apresiasi atas upaya BUMN mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih. Kementerian BUMN pun senantiasa mendorong seluruh BUMN agar terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG.

    BACA: Kementerian BUMN Dorong Percepatan Revitalisasi Pabrik Gula

    Bagi KAI, ini kali kedua Perseroan meraih predikat penghargaan tersebut. Menurut data sampai dengan November 2018, Wajib Lapor KAI dan Anak Perusahaan tercatat sebanyak 1.039 orang. Dari jumlah tersebut, 1.034 orang atau 99,52 persen sudah melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online e-LHKPN.

    "Dengan diraihnya penghargaan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh karyawan KAI karena telah mewujudkan sikap integritas dan prinsip-prinsip GCG. Kami berharap KAI bisa memberikan andil dalam mendukung gerakan antikorupsi yang digencarkan pemerintah," kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro.

    Telkom tercatat telah mengimplementasikan pengelolaan LHKPN sepanjang 2018 dengan tingkat pencapaian di atas 95 persen. Dari sekitar 1.200 wajib lapor di lingkungan Telkom, sudah 98 persen yang melaporkan harta kekayaannya melalui sistem online e-LHKPN.

    Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman mengatakan, perseroan telah memperoleh Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik tiga kali berturut-turut sejak 2016. Tahun ini, prestasi Telkom bertambah dengan diperolehnya Penghargaan Pengendalian Gratifikasi.

    Prestasi yang diraih ini merupakan wujud komitmennya sebagai BUMN dan perusahaan publik yang menjalankan proses bisnis secara comply serta mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. "Telkom sepenuhnya mendukung keyakinan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bebas korupsi. Kepatuhan seluruh jajaran Telkom dalam LHKPN dan pengendalian gratifikasi ini juga diharapkan dapat mendukung gerakan antikorupsi yang digencarkan pemerintah guna membangun Indonesia maju yang produktif, inovatif, dan efisien," kata Herdy.

    Bagi PGN penghargaan ini bukan untuk yang pertama kalinya. Pada tahun lalu PGN mendapatkan penghargaan yang sama.

    Menurut Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan bagi PGN, karena hal ini menjadi bukti bahwa PGN sebagai Penyelenggara Negara secara transparan melaporkan kekayaan para pejabatnya.

    "Penghargaan ini bisa dicapai berkat partisipasi dari seluruh insan PGN, mulai dari jajaran Direksi, Komisaris, hingga Kepala Satuan Kerja beserta tim dalam penerapan pelaporan LHKPN," tutup Rachmat.

    Baca berita tentang BUMN lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penyerangan Polsek Ciracas Diduga Ada Konflik TNI dan Juru Parkir

    Mabes Polri akan mengusut penyerangan Polsek Ciracas yang terjadi pada Rabu, 12 Desember 2018 dini hari. Diduga buntut konflik TNI dengan juru parkir.