AP I Mulai Seleksi Investor yang Minati Proyek Bandara Lombok

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang penumpang melihat papan informasi keberangkatan penerbangan setelah adanya penutupan operasional bandara akibat erupsi Gunung Raung di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, 8 Agustus 2015. Abu vulkanik erupsi Gunung Raung yang berhembus ke arah Bali dan Lombok membuat Bandara Ngurah Rai Bali menutup semua penerbangan mulai pukul 06.30 Wita dan memberlakukan sistem buka tutup. TEMPO/Johannes P. Christo

    Seorang penumpang melihat papan informasi keberangkatan penerbangan setelah adanya penutupan operasional bandara akibat erupsi Gunung Raung di Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, 8 Agustus 2015. Abu vulkanik erupsi Gunung Raung yang berhembus ke arah Bali dan Lombok membuat Bandara Ngurah Rai Bali menutup semua penerbangan mulai pukul 06.30 Wita dan memberlakukan sistem buka tutup. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura I (persero) mulai menjaring calon mitra untuk pengembangan Bandara Lombok di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Vice President Corporate Secretary Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, mengatakan tawaran kolaborasi pengelolaan bandara tersebut sudah dilirik sejumlah investor yang menghadiri Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018.

    "Banyak yang sudah menjajaki. Nanti kami nilai dulu dari proposal yang diajukan," ucap Handy kepada Tempo, Jumat 12 Oktober 2018.

    Handy menilai wajar jika bandara tersebut diminati. Selain karena berada di kawasan destinasi wisata, pertumbuhan penumpangnya Bandara Lombok mencapai 14 persen. Merujuk pada data perseroan, pergerakan pesawat pun tumbuh 6 persen setiap tahunnya. "Dari luas total bandara, yaitu 500 Hektare Ha, baru terisi 100 Ha. Potensinya besar untuk kami kembangkan bersama mitra baru."

    Perhelatan IMF 2018 di Bali menjadi peluang berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencari mitra investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah mencatat sudah ada 14 perusahaan pelat merah yang mengantongi investasi senilai total US$ 13,5 miliar atau setara Rp 202,5 triliun (kurs Rp 15.000 per 1 US$) untuk pengembangan infrastruktur. Bentuk kesepakatan yang terjadi pun beragam, mulai dari kemitraan strategis antara BUMN dan investor, komitmen pembiayaan proyek, hingga investasi via pasar modal yang mencakup sektor energi dan pertambangan, pariwisata, bahkan pertahanan.

    Bandara Lombok belum masuk dalam daftar resmi tersebut. Meski begitu, kata Handy, Angkasa Pura I sudah menyambut letter of intent (LoI) dan berdiskusi dengan calon investor, seperti PT Astratel Nusantara (Astra Infra), operator Bandara Zurich dari Swiss, hingga grup bisnis infrastruktur asal Prancis bernama Egis. "Sudah ada pertemuan one on one, bahkan group meeting," tuturnya.

    Menurut Handy, perusahaan memberi kesempatan bagi para peminat untuk menyarankan jenis bisnis yang bisa dikembangkan di Bandara Lombok. "Yang kami tawarkan masih Lombok saja, walau masih ada proyek potensial lain seperti Bandara Kulonprogo alias Yogyakarta Baru."

    Direktur Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I, Sardjono Jhony Tjitrokusumo, mengatakan peningkatan kapasitas dan konektivitas Bandara Lombok membutuhkan pendanaan hingga Rp 15 triliun, dengan durasi konsesi selama 30 tahun.

    "Skema pembiayaan ini lebih baik. Kita tidak bisa mengandalkan hutang terus menerus, ada arus kas yang harus dijaga," kata Jhony.

    Dia menyebut kegiatan jasa di Bandara Lombok bisa dioptimalkan. Salah satu layanan yang ditingkatkan adalah fasilitas parkir alias apron yang juga dipakai untuk mendukung IMF 2018. Bandara berkode LIA itu baru menambah 8 parking stand dari jumlah sebelumnya.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebutuhan dana untuk pembangunan. infrastruktur transportasi mencapai Rp 1.150 triliun. Namun, keuangan negara saat ini hanya menyanggupi kurang dari setengahnya. "Karena itu dibutuhkan partisipasi pihak swasta," ucapnya.

    YOHANES PASKALIS PAE DALE | DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.