TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPR sekaligus Wakil Ketua Kampanye Jokowi, Johnny G Plate mengingatkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro agar lebih rajin menjelaskan setiap kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas. Menurut dia, selama ini banyak isu yang keliru soal kebijakan pemerintah, namun upaya untuk membantahnya justru sangat kurang.
BACA: Alasan 10 Kepala Daerah di Sumbar Teken Pernyataan Dukung Jokowi
"Yang kurang itu mencounter isu," ujarnya dalam rapat pembahasan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau RKAKL di Ruangan Komisi Keuangan, Senayan, DPR, Rabu, 19 September 2018. "Ini penting sekali di tahun yang penuh akrobat politik."
Sebelum ini, sejumlah isu berkembang dan menyulut perdebatan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kelompok oposisi. Salah satunya ketika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan Indonesia merupakan negara paling berisiko dari sisi utang di Asia bersama India, merujuk pada data Bloomberg, berdasarkan data lembaga pemeringkat Moody’s. Ia menyebut total utang Indonesia, jika utang pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta digabung, mencapai Rp 9.000 triliun meski utang pemerintah hanya sekitar Rp 4.000 triliun.
BACA: Baru Dilantik, Gubernur NTB Cerita Kedekatannya dengan Jokowi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab bahwa perbandingan utang luar negeri harus dilakukan dengan hal yang setara atau apple to apple. Sri Mulyani mengatakan posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun. Nilai itu utang tersebut menurut Sri Mulyani seharusnya dibandingkan dengan seluruh produk domestik bruto atau PDB. Data Kemenkeu rasio utang terhadap PDB hingga Mei 2018, yaitu 29,58 persen.
"Jadi kalau membahas ya harus konsisten, kalau utang korporasi ya dibandingkan dengan volume korporasinya, kalau utang BUMN ya terhadap total aset maupun total revenue BUMN," ujar Sri Mulyani, Senin, 25 Juni 2018.
Johnny mengatakan, upaya ini sama sekali tidak berkaitan dengan Pemilu Presiden yany akan digelar tahun depan. Tapi, kata dia, upaya ini berkaitan dengan penggunaan duit rakyat oleh pemerintah. "Jadi sampaikanlah dengan bahasa yang dipahami publik," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin ini.
Oleh sebab itu, Johnny juga meminta agar pelaksanaan acara International Monetary Fund - World Bank Annual Meetings d Pulau Bali nanti tidak hanya jadi pembicaraan di level elite atau pemerintah saja. Acara yang diadakan dari 8 sampai 14 Oktober 2018 ini, kata dia, juga harus disampaikan kepada masyarakat luas. "Agar diketahui manfaatnya seperti apa," ujarnya.
Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.
MUHAMMAD HENDARTYO
