Direktur Komersial PT ASDP, Yusuf Hadi, mengatakan informasi mengenai kapasitas kapal harus disampaikan dini untuk mencegah kelebihan muatan. Kendaraan golongan VI, ujarnya, sering membawa muatan tambahan karena tak mengetahui kapasitas feri yang akan ditumpangi. "Semisal kami sediakan kuota 20 (truk), ternyata ada yang bawa gandengan lagi. Kadang memaksa diangkut karena sudah terlanjur tiba di pelabuhan, kan susah," tuturnya kepada Tempo.
Menurut Yusuf, penerapan e-ticket dilakukan sambil mengamati respon pengguna kapal penyeberangan. "Perlu sosialisasi terus. Ada masrayakat yang belum minat memanfaatkan, masih mencari tiket di lokasi keberangkatan."
Sistem uang elektronik di fase awal e-ticketing diterapkan ASDP bersama sejumlah bank pemerintah, termasuk PT Bank Mandiri (Persero). Pejabat Eksekutif Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menilai pengguna kapal akan merasa lebih aman karena tak perlu membawa tunai saat menyeberang. "Mandiri bakal menyiapkan e-money. Ini menguatkan Gerakan Nasional Non Tunai di wilayah kerja ASDP," ucapnya melalui keterangan tertulis.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, tak menutup kemungkinan tiket elektronik dikembangkan untuk pelabuhan perintis. "Semua kita dorong ke e-ticketing agar manifes bisa otomatis," ucapnya saat dihubungi, kemarin.
Penerapan non-tunai pun dianggap semalam dengan Surat Keputusan (SK) Dirjen Hubdar Nomor 1272/AP.005/DRJD/2018 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik. Sistem Perizinan Online dan Multimoda (SPIONAM) di ranah penyeberangan itu baru diluncurkan Maret lalu. "Sudah sesuai jaman. Tak hanya pelabuhan, terminal pun akan menerapkan sistem ini."
YOHANES PASKALIS PAE DALE | DIAS PRASONGKO
