BUMN Karya Dilarang Garap Proyek di Bawah Rp 100 Miliar

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri), Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menekan tombol saat melepas ekspor produk manufaktur ke AS, dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 15 Mei 2018. Total volume barang yang diekspor mencapai 4.300 TEUs (Twenty Foot Equivalent Units) menggunakan Kapal CMA CGM Tage. TEMPO/Tony Hartawan

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri), Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya (kedua kiri), Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menekan tombol saat melepas ekspor produk manufaktur ke AS, dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 15 Mei 2018. Total volume barang yang diekspor mencapai 4.300 TEUs (Twenty Foot Equivalent Units) menggunakan Kapal CMA CGM Tage. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kembali mengimbau badan usaha milik negara atau BUMN karya tidak mengerjakan proyek konstruksi bernilai di bawah Rp 100 miliar. BUMN karya merupakan badan usaha yang berbisnis di bidang konstruksi seperti PT Adhi Karya Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Wijaya Karya Tbk., PT Brantas Abipraya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk, dan PT Istaka Karya.

    Baca: KADIN Minta BUMN Serahkan Proyek Receh ke Pengusaha Dalam Negeri

    “Saya telah berkirim surat kepada Ibu Menteri BUMN meminta agar BUMN konstruksi tidak masuk pada pekerjaan di bawah Rp 100 miliar. Menteri BUMN telah berkirim surat kepada BUMN karya,” kata Basuki melalui siaran pers, Kamis, 19 Juli 2018.

    Menteri Basuki menambahkan bahwa permintaan tersebut merupakan bagian dari pembinaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan konstruksi nasional. Sifatnya adalah imbauan karena dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah beberapa kali mengalami perubahan, tidak ada larangan BUMN mengerjakan proyek konstruksi Rp 50 miliar - Rp 100 miliar.

    “Di Kementerian PUPR dengan total belanja modal Rp 90 triliun, sebagian besar paket dikerjakan oleh kontraktor swasta nasional. Namun, saya minta dikecualikan untuk BUMN konstruksi PT Istaka Karya karena merupakan BUMN yang masih memerlukan pengembangan usaha,” kata Basuki.

    Adapun, pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Kementerian PUPR sebagian menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) seperti pembangunan jalan tol dan penyediaan air minum sehingga dalam pemilihan kontraktornya menjadi kewenangan investor. Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional juga dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR.

    Pada 2017 untuk belanja modal sebesar Rp 77,86 triliun terbagi menjadi 3.935 paket pekerjaan dan 3.650 paket (93 persen) di antaranya memiliki nilai paket di bawah Rp 50 miliar. Total anggaran paket tersebut mencapai Rp 32,20 triliun yang dikerjakan seluruhnya oleh kontraktor swasta nasional.

    Sebanyak 166 (4 persen) paket pekerjaan dengan nilai Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar, 90 persen dikerjakan oleh swasta nasional. Sementara itu, untuk paket di atas Rp 100 miliar terdapat 119 paket yang 65 persen dikerjakan oleh BUMN karya dan 35 persen oleh kontraktor swasta nasional.

    Demikian halnya dengan pemaketan tahun anggaran 2018 hingga awal Juni, hampir 99 persen merupakan paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp100 miliar sebesar Rp 39 triliun dari total Rp 59,90 triliun. “Untuk proyek konstruksi di atas Rp 100 miliar seperti bendungan, kami juga telah melarang BUMN konstruksi untuk melakukan kerja sama operasi dengan sesama BUMN konstruksi, kecuali PT Adhi Karya Tbk. karena koefisien dasarnya masih rendah," ujarnya.

    Basuki mengatakan bahwa kerja sama operasi harus dilakukan dengan kontraktor swasta nasional. Nantinya apabila pekerjaan sudah selesai, kontraktor tersebut akan memiliki koefisien dasar yang dipersyaratkan untuk mengerjakan sendiri pembangunan bendungan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).