Bertemu Sri Mulyani, PGRI Curhat Soal Pembayaran Tunjangan Guru

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau progres revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018. Pengerjaan revitalisasi Lapangan Banteng dibagi atas 2 zona. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Gubernur DKI Jakarta meninjau progres revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018. Pengerjaan revitalisasi Lapangan Banteng dibagi atas 2 zona. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mencurahkan isi hatinya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Curhat tersebut mengenai tunjangan guru. "Kami para guru, tenaga pendidik ini bertanya-tanya, kenapa kami berbeda dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, dosen, dan guru dari Kementerian Agama, di mana tunjangan profesi itu dapat dibayar melekat setiap bulan? Guru ini kadang triwulan, bahkan tidak lengkap. Jadi mohon perhatian Ibu. Inilah suara hati dari teman-teman," kata Unifah di Aula Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

    Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan konstitusi Indonesia mengharapkan keberpihakan kepada sumber daya manusia. Karena itu, menurut dia, pendidikan menjadi hal yang sangat penting.

    Sri Mulyani mengatakan studi dari Bank Dunia menunjukkan kualitas hasil sekolah sangat bergantung pada manajemen sekolah dan kualitas guru. "Saya berharap bahwa tentu saya bisa mendengar apa aspirasi guru dari sisi kesejahteraan, iya. Saya dengar juga pegawai guru honorer banyak sekali, guru tetapnya ke mana? Ada yang menerima gaji, guru tetapnya tidak mengajar, yang mengajar guru honorer yang gajinya on-off," kata Sri Mulyani.

    Baca: Ribuan Guru di Bombana Mogok, Ini Kata Dinas Pendidikan

    Menurut Sri Mulyani, banyak masalah akuntabilitas dari cara mengelola pendidikan, juga termasuk pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sri Mulyani menilai cara mengalokasikan anggaran perlu diperbaiki. Hal tersebut harus dilakukan dengan koordinasi antara kementerian dan lembaga.

    "Desain dari pendidikan Indonesia mau apa dan mau ke mana. Karena kalau semua orang pelaku pendidikan sibuk ingin gaji dan tidak memikirkan pendidikannya, jadi siapa yang memikirkan? Desainnya mau gimana? Kalau misal dapat 20 persen ini dipakai, strateginya bagaimana? Apakah gaji, perbaikan kualitas guru, sekolah, atau teknologi?" kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengatakan setiap tahun anggaran untuk pendidikan naik karena pendapatan dan belanja negara naik. Pemerintah mengalokasikan 20 persen atau Rp 444 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Menurut Sri Mulyani, pada 2009 anggaran pendidikan sekitar Rp 160 triliun, pada 2013 naik menjadi Rp 332 triliun, dan pada 2017 juga naik menjadi Rp 419,8 triliun.

    Sri Mulyani mengatakan membentuk suatu nilai dalam pendidikan menjadi hal penting. Dia mencontohkan, saat di kelas, murid melihat sikap guru, dari cara menyapa, mengajar, memberi tahu, sampai cara menilai murid.

    "Kalau murid les sama saya (guru), pasti dapat nilai bagus, itu berarti sudah korupsi. Sama seperti saya kalau Menteri Keuangan mengatakan ke pengusaha, kalau baik-baik sama saya, pajaknya saya turunin. Itu korupsi, merugikan negara," ujar Sri Mulyani.

    Menurut Sri Mulyani, integritas adalah nilai yang tidak diperjualbelikan. Dia berharap guru juga berkomitmen memperbaiki indeks kualitas hasil belajar-mengajar, sehingga bisa mempertanggungjawabkan betul-betul proses belajar-mengajar yang dilakukan.

    Baca berita lainnya tentang tunjangan guru di Tempo.co. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tiga Pansel Capim KPK dan Konflik Kepentingan dengan Kepolisian

    Koalisi Kawal Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Jokowi agar menelusuri dugaan konflik kepentingan tiga anggota pansel capim KPK.