TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Deputi VI Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan meski sudah dua tahun mangkrak, kereta cepat Indonesia Cina (KCIC) dengan rute Jakarta-Bandung masih tetap berada dalam Proyek Strategis Nasional.
"Selama tidak dicabut kan dipertahankan," tutur dia dalam acara Forum Merdeka Barat di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.
Baca: Menteri Rini ke Beijing, Tagih Komitmen Cina soal Kereta Cepat
Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan ground breaking terhadap PSN nomor 3 ini pada tahun 2016 lalu. Namun, hingga saat ini, proyek yang ditaksir bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp 82,7 triliun itu masih belum ada progres signifikan.
Wahyu mengatakan saat ini pihaknya bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) masih berkutat dalam permasalahan pembebasan tanah. Meski begitu, ia mengatakan tetap optimistis terhadap proyek yang menjadi salah satu strategi untuk mempersiapkan metropolitan Jakarta-Bandung. "Ini sudah perintah juga kan. Kita memang sudah saatnya memiliki mass transportation yang cepat," tutur dia.
Kepala Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat Sri Mudjitono pada akhir Maret lalu mengatakan proses pengadaan lahan untuk proyek kereta cepat itu sudah pada tahap pembayaran.
Sri mengatakan, BPN menargetkan proses pembayaran untuk seluruh bidang tanah yang dipergunakan untuk lintasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Jawa Barat tuntas bulan April. Proses pembayaran, kata dia, dilakukan secara terbuka. "Pembayaran per kabupaten/kota, di kantor camat dan kantor lurah. Serempak,” kata dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan pengerjaan proyek kereta cepat akan dimulai pada akhir Maret 2018 lalu. Menurut Budi, urusan anggaran dana yang masuk dari Cina akan segera rampung setelah proses finalisasi selesai. "Ya bersamaan dengan itu (finalisasi), setelah itu cair, kemudian proyek kereta cepat itu bisa dilaksanakan," kata Budi 3 Maret 2018 lalu.
