TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra mengatakan pengerjaan sisi darat Bandara Kertajati baru mencapai 92 persen. Dia mengakui ada keterlambatan pembayaran pekerjaan kontraktor proyek bandara tersebut.
“Kontrak dengan WIKA-PP itu Rp 1,3 triliun. Pembayaran dari kita sudah Rp 700 miliar,” kata dia saat dihubungi, Selasa, 3 April 2018.
Baca juga: Jawa Barat Usulkan Bandara Kertajati Dinamai Abdul Halim
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan rapat bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyepakati pengerjaan sisi darat Bandara Kertajati di Majalengka diteruskan kendati ada kelambatan pembayaran pekerjaan kontraktor proyek tersebut.
Aher, sapaan Ahmad Heryawan, menuturkan rapat yang digelar kemarin di kantor Menteri Koordinator Kemaritiman itu sengaja membahas pendanaan yang belum tuntas karena berlarutnya pembahasan penyertaan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan masuknya PT Angkasa Pura II sebagai pemegang saham PT BIJB. Akibatnya, PT BIJB belum bisa membayar kontraktor konsorsium PT PP-WIKA yang membangun terminal Bandara Kertajati.
“Dana tersebut sangat diperlukan untuk membayar utang-utang pembangunan yang sudah ada dan utang pembangunan yang masih sisa,” kata Aher.
Aher menuturkan kelambatan bayar terjadi karena proses negosiasi tersebut masih belum tuntas. “Kelambatan bayar itu bukan tidak ada uang, tapi uangnya sedang berproses. Makanya Pak Menko menjamin uang tidak ada persoalan, sedang dalam proses, dan meminta WIKA dan PP untuk terus membangun sampai selesai 100 persen. Itu saja isi rapatnya, dan disepakati,” ujarnya.
Aher berujar utang pengerjaan terminal Bandara Kertajati yang belum dibayar itu menembus Rp 600 miliar. “Sisanya mungkin Rp 250 miliar. Jadi dengan Rp 850 miliar selesai semuanya,” ucapnya.
