TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik meminta sejumlah daerah bersiap menghadapi pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang akan dimulai tanggal 12 Maret 2018. “Kebijakan ini pasti berimplikasi pada jalur-jalur jalan nasional dan jalur provinsi. Sehingga harus disiapkan jalan-jalannya,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 1 Maret 2018.
Dedi mengatakan, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi mengikuti nomor kendaraannya di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur arah Jakarta di jam tertentu, itu juga dibarengi dengan larangan kendaraan berat memasuki jalan tol Cikampek di jam yang sama. “Ini akan berimplikasi pada jalur-jalur jalan nasional dan provinsi di beberapa daerah karena kendaraan-kendaraan itu akan menghindari jalan tol,” kata dia.
Baca: Moratorium Jalan Layang, Tol Jakarta-Cikampek II Tetap Dikebut
Sejumlah daerah yang diminta bersiap di antaranya Bekasi, Karawang dan Bogor. “Kabupaten/kota tersebut serta pihak kami Dinas Perhubungan, dan Dinas Bina Marga harus mempersiapkan pranata jalan penghubungnya,” kata Dedi.
Dedi mengatakan, dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah daerah yang diperkirakan akan terimbas kebijakan itu untuk menghadapi kebijakan itu. “Yang harus dipersiapkan diantaranya infrastruktur jalan, serta fasilitas lalu-lintasnya."
Persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi melubernya kendaraan yang terdampak kebijakan itu di jam-jam tertentu pada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota. “Kita harus mencegah terjadinya stagnasi di jalan-jalan tersebut karena pasti akan ada kendaraan yang menghindari jalan tol, sehingga akan mengarah ke jalan-jalan tersebut,” kata dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kebijakan ganjil genap di jalan tol Cikampek akan diberlakukan mulai 12 Maret 2018. Kebijakan ini berlaku di dua titik yaitu Bekasi Barat dan Bekasi Timur.
Menurut Menteri Budi, kebijakan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selama ini kemacetan di ruas tol Bekasi menyebabkan kerugian yang besar. Dia mengatakan penggunaan sistem angkutan massal akan menaikkan level pelayanan sebuah kota. "Kita harus meninggalkan itu (transportasi pribadi) kalau tak ingin Jakarta macet," ujarnya.
