TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan evaluasi pengerjaan 37 proyek infrastruktur jalan layang atau elevated tidak akan berlangsung lama. Targetnya, Senin depan, 26 Februari 2018, sudah ada proyek yang disetujui untuk dilanjutkan.
"Targetnya Senin sudah ada yang mulai go, hari ini saya ketemu perwakilan BUMN Karya untuk mengatur jadwal (evaluasi)," kata Basuki saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Februari 2018.
Simak: PUPR Hentikan Proyek Jalan Layang, Anies Baswedan Ngotot LRT
Selasa kemarin, 20 Februari 2018, Basuki Hadimuljono resmi menghentikan semua proyek infrastruktur elevated pasca insiden kecelakaan kerja di Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Tol Becakayu, Jakarta Timur. Ia mengaku telah meneken surat penugasan kepada Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (KKKN) untuk mengevaluasi seluruh proyek tersebut. Dalam kesempatan ini, Basuki juga mengklarifikasi bahwa evaluasi hanya dilakukan KKKN, tidak melibatkan Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI). "AKI tidak ada urusan, Budi Harto itu hanya ketua kelas lah diantara mereka (BUMN Karya)."
Sebenyak 37 proyek yang dihentikan oleh Basuki tersebar di berbagai daerah dan pengelolaan kontraktor. Proyek tersebut mulai dari Light Rail Transit (LRT) Jabodebek; LRT Palembang, Sumatera Selatan; Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta; Proyek Tol Jakarta Cikampek II (Elevated) hingga Proyek Tol Relokasi Porong Gempol, Sidoarjo, Jawa Timur. "Kebanyakan memang proyek milik PT Jasa Marga karena kan elevated," kata Basuki.
Ketua KKKN, Syarif Burhanuddin memastikan evaluasi menyeluruh telah mulai dilakukan di berbagai proyek di bawah BUMN Karya seperti Adhi Karya, Waskita Karya, dan Hutama Karya. "Mudah-mudahan hari Senin, Adhi Karya bisa di-approve (disetujui) dan bisa jalan," ujarnya saat ditemui usai menghadiri acara pembinaan keselamatan sumber daya manusia (SDM) kontraktor dan konsultan di bidang perkeretapian oleh Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.
Syarif yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini juga megklarifikasi bahwa evaluasi 37 proyek tetap dipimpin oleh komite yang ia pimpin. Ia membenarkan jika BUMN Karya telah berembuk dan menunjuk Direktur Utama PT Adhi Karya(Persero) Tbk, Budi Harto sebagai Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI). "Tapi sifatnya AKI itu memberikan second opinion kepada komite," kata Syarif.
