TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan mundur. Luhut memperkirakan proyek tersebut rampung pada 2020.
"Kalau itu sudah hampir pasti. Mungkin akhir 2019 atau awal 2020. Enggak apa, yang penting jalan," kata Luhut usai memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di kantornya, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.
Baca: Kata Luhut Binsar Soal Pemeriksaan Penyadapan oleh Badan Siber
Mundurnya penyelesaian pembangunan kereta cepat sepanjang 142 kilometer ini terimbas pembebasan lahan yang belum rampung. Luhut mengatakan, saat ini pembebasan lahan mencapai 54 persen dari total lahan yang akan digunakan.
"Sekarang ini sudah 54 persen. Tapi sebenarnya sudah banyak," ujarnya.
Lahan yang dibebaskan ini berasal dari aset milik sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang tergabung dalam konsorsium proyek, seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Perusahaan-perusahaan pelat merah ini tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
Luhut mengatakan, sudah ada 55 km lahan yang telah dibebaskan. Dia pun menargetkan pembebasan lahan meningkat menjadi 100 km dalam dua hingga tiga minggu mendatang.
Chairman PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Sahala Lumban Gaol mengakui pembebasan lahan menjadi salah satu persyaratan pencairan dana proyek. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$ 5,57 miliar ini memang dikerjakan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) dan memperoleh pinjaman dari China Development Bank. CDB akan menyuntikkan 75 persen dari total nilai proyek tersebut.
"Pencairan dana itu kan selalu ada persyaratan, kami lagi menyelesaikannya. Salah satu syaratnya adalah pembebasan lahan berapa persen," ujar Sahala.
