Aksi Bersih-bersih Sampah Laut Kembali Digelar di Bali

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kampanye Satu Pulau Satu Suara kembali menyelenggarakan aksi bersih-bersih pulau di Bali pada 24 Februari 2018.

    Kampanye Satu Pulau Satu Suara kembali menyelenggarakan aksi bersih-bersih pulau di Bali pada 24 Februari 2018.

    TEMPO.CO, Denpasar - Kampanye Satu Pulau Satu Suara kembali menyelenggarakan aksi bersih-bersih pulau di Bali pada 24 Februari 2018. Aksi yang sudah berjalan selama tiga tahun ini akan terus dilakukan sebagai wadah edukasi guna meningkatkan kesadaran publik dalam mengatasi masalah sampah, terutama sampah plastik.

    "Saatnya semua pihak berbagi tanggung jawab atas permasalahan sampah sehingga bisa selesai masalah pencemaran ini," kata Co-Founder of Bye Bye Plastic Bags & Satu Pulau Satu Suara Melati Wijsen dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Januari 2018.

    Kegiatan dalam aksi ini akan dimulai dengan pemberian stiker ke toko, restoran, dan hotel agar meminimalisasi penggunaan kantong plastik. Melati mengatakan, pada tahun ini, bersih-bersih pulau akan diperluas wilayahnya meliputi garis pantai, sungai, desa, dan ruang publik.

    Edukasi sampah juga kerap diajarkan sebagai bagian dari kampanye ini. "Salah satunya adalah memisahkan sampah," ujar Melati. Ia mengungkapkan adanya pedoman pemisahan sampah sederhana di rumah atau lingkungan sekitar akan meningkatkan daur ulang sampah sampai 90 persen dan mengurangi biaya lebih dari 50 persen.

    Sampah plastik juga tidak hanya berpengaruh terhadap lingkungan, tapi juga perekonomian Indonesia, yang diperkirakan rugi US$ 2,91 miliar setiap tahun.

    Diketahui, Indonesia adalah negara kedua setelah Cina terkait dengan jumlah sampah plastik yang masuk ke laut. Diperkirakan ada 1,29 juta metrik ton sampah yang dihasilkan setiap tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.