Tilang Elektronik Angkutan Barang Overload Mulai Akhir Januari

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas Surabaya Intelegent Transportation System menunjuk layar yang memuat adanya pelanggar lalu lintas di jalanan Surabaya, beberapa waktu lalu. TEMPO/ARTIKA RACHMI FARMITA

    Seorang petugas Surabaya Intelegent Transportation System menunjuk layar yang memuat adanya pelanggar lalu lintas di jalanan Surabaya, beberapa waktu lalu. TEMPO/ARTIKA RACHMI FARMITA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mulai memberlakukan tilang elektronik ke truk angkutan barang yang kelebihan muatan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan penindakan ini dilakukan untuk truk kelebihan muatan dan dimensi. "22 Januari ini mulai kami tindak tegas," ujar Budi di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.

    Budi mengatakan tindakan ini dimulai dengan pengoptimalan jembatan timbang di semua daerah. Selain itu, pengawasan juga akan ditambah melebihi sebelumnya. "Tidak hanya diawasi oleh dari Ditjen Hubdat saja, ada pendampingan dari Sucofindo dan Surveyor Indonesia," katanya.

    Simak: Ini Alasan KAI Belum Capai Target Kereta Angkutan Barang

    Budi menyebutkan moderenesasi jembatan timbang juga akan dilakukan pada pertengahan Februari nanti. Dalam hal ini, setiap pelanggaran yang ditemukan akan langsung dikenakan sistem tilang elektronik. "Tak ada lagi transaksi bayar tilang bayar sidang, atau yang diberikan kepada petugas perhubungan," ucapnya.

    Mengenai sistem tilang elektronik, kata Budi, pelanggar akan langsung membayar lewat ATM atau mesin EBC di jembatan timbang. Hal ini dilakukan agar uang denda langsung dapat masuk ke kas negara. "Tak ada transaksi yang sifatnya cash money lagi," tuturnya.

    Budi berujar, selama ini kelebihan muatan dan dimensi pada truk angkutan barang sering terjadi. Menurut dia, hal itu disebabkan karena mekanisme dan pengawasan yang belum optimal. "Saya targetkan tahun ini selesai, sehingga tahun depan tidak ada persoalaan lagi," katanya.

    Budi mengatakan bagi kendaraan yang kelebihan, muatannya akan langsung diturunkan di lokasi tilang. Namun, saat ini Kemenhub masih terkendala alat dan ruang penyimpanan barang. "Beberapa lokasi ada yang belum memiliki gudang, kalau barangnya semen atau besi juga butuh alat bantu," ujarnya.

    Pemerintah mengalami kerugian cukup besar mencapai Rp 1 triliun akibat truk kelebihan muatan dan dimensi tahun 2017. 70 sampai 80 persen kerusakan jalan tol disebabkan oleh kelebihan muatan.

    Dari data Kemenhub, pada tahun 2017 semester pertama bulan Januari sampai April di Tol Jagorawi sebanyak 86,26 persen angkutan barang kelebihan muatan. Untuk semester kedua dari Agustus sampai September 2017 kelebihan muatan masih berkisar 86 persen.

    Selain itu, untuk Tol Jakarta Cikampek semester pertama kelebihan muatan angkutan barang berkisar 64,39 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan pada semester kedua mencapai 77 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.