TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada PT Ratu Prabu Energi Tbk menyiapkan sedikitnya tiga proposal lain sebagai bukti keterlibatan perusahaan lain dalam menggarap proyek kereta ringan cepat (LRT). “Kami mau cepat dan bertahap, ada partner dan musti ada pengelola keuangan,” tuturnya di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.
Pernyataan Menteri Budi menanggapi usulan Ratu Prabu soal rencana membangun jalur tambahan LRT di Jakarta dan sekitarnya. Tak tanggung-tanggung, perusahaan siap mengucurkan US$ 25 miliar atau Rp 300-an triliun.
Baca Juga:
Baca: Garap LRT, Sandiaga Uno Sebut Ratu Prabu Pakai Konsultan Ternama
Pemerintah juga menitikberatkan soal keterlibatan perusahaan selain Ratu Prabu dalam menggarap LRT itu. Sebab, perusahaan swasta tersebut dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi. “Karena Ratu Prabu bukan perusahaan transportasi,” ucap Budi. Selain angka investasi yang cukup besar, pemerintah ingin memastikan tak ada masalah pendanaan proyek ini pada masa mendatang.
Soal ini, Menteri Budi mengatakan pemerintah akan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bergerak di bidang energi itu. Sebab, pemerintah memang membutuhkan dana-dana dari pihak swasta. “Kalau namanya infrastruktur pasti pemerintah memberikan privilege pada mereka (pihak swasta) untuk berinvestasi,” ujarnya.
Menteri Budi mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Ratu Prabu jika ingin menggarap proyek LRT ini, antara lain proyek tersebut pembangunannya harus dilakukan secara bertahap. “Dimulai dari tempat-tempat yang paling ekonomis,” katanya.
VINDRY FLORENTIN
