TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menanggapi statemen yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani soal serapan anggaran. "Asyik he he he," kata Basuki membalas pesan Tempo menanggapi pernyataan Sri Mulyani tersebut pada Jumat, 29 Desember 2017.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyerapan anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut catatan Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian PUPR yang sudah terserap sebanyak Rp 81,4 triliun hingga 26 Desember 2017. Pada periode yang sama tahun lalu, jumlahnya hanya Rp 74,5 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Janjikan Kue Coklat Jika Basuki Belanja Rp 20 T
"Jadi sebetulnya masih punya uang dalam tiga hari belanja (sampai akhir tahun) Rp 20 triliun. Kalau bisa belanja, saya kirimkan kue coklat," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Dengan total anggaran sebesar Rp 102,7 triliun tahun ini, Kementerian PUPR masih memiliki sisa Rp 20 triliun yang belum diserap.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan realisasi penyerapan anggaran saat ini mencapai 89,49 persen. Dia mengaku optimistis bisa menyerap belanja modal hingga 95 persen hingga akhir tahun. "Kami kan masih ada penyerapan-penyerapan lagi selama tiga hari ini. Masih ada tagihan-tagihan yang belum masuk," ujarnya, Rabu lalu.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan tantangan yang diberikan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sangatlah wajar. Apalagi, kata dia, hal itu sesuai dengan posisinya sebagai pengelola anggaran negara.
"Beliau kan memang perlu tahu anggaran yang disediakan dan sudah dialokasikan itu bisa dimanfaatkan atau memberi manfaat atau tidak," kata Endra di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2017.
Endra yakin hingga akhir tahun Kementerian PUPR bisa mencapai target serapan anggaran sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Menurut Endra, hingga Jumat 29 Desember 2017, Kementerian PUPR mampu menyerap anggaran hingga 92,4 persen.
"Saya kira ngga ada masalah dengan itu. Apalagi, kami masih punya kemungkinan serapan anggaran Rp 400-500 miliar dari balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian PUPR di daerah," ujar dia menanggapi tantangan Sri Mulyani.
